Menteri UMKM Tak Mau Berspekulasi Soal Dampak Pajak E-Commerce, Fokus Transisi

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memilih tidak berspekulasi mengenai dampak penerapan kebijakan pemungutan pajak e-commerce yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Pemerintah saat ini memprioritaskan proses transisi di ekosistem marketplace sehingga pembahasan mengenai dampak kebijakan perpajakan maupun potensi perubahan tarif layanan platform belum menjadi fokus utama.

"Tanya dong ke Ditjen Pajak. Jadi, sekarang marketplace lagi proses transisi dulu sebelum 1 Agustus,” kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Selasa (1/7).

Meski enggan mengomentari aspek perpajakan, Maman memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai kenaikan tarif layanan atau biaya admin yang dibebankan platform e-commerce kepada para penjual.

"Sampai hari ini kita belum ada pembicaraan mengenai kenaikan tarif (biaya layanan). E-commerce bersama Kementerian UMKM sepakat untuk meng-hold terlebih dahulu sambil kita integrasikan sistem ini," ujarnya.

Pemerintah bersama sejumlah platform e-commerce besar, seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan Blibli telah menyepakati langkah untuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Salah satu langkah yang sedang dipercepat ialah integrasi sistem antara platform e-commerce dengan program SAPA UMKM milik Kementerian UMKM. Integrasi tersebut diharapkan memudahkan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan secara daring.

Menurut Maman, kebijakan pemerintah terhadap sektor e-commerce tetap berpedoman pada prinsip keadilan ekonomi agar seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

“Salah satu bentuk konkretnya adalah perlindungan serta peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil
yang ada di ekosistem e-commerce,” katanya.  

Mekanisme Pemungutan Pajak Pedagang Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang online melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah. 

Empat marketplace yang telah resmi ditunjuk pemerintah pada 1 Juli 2026 yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Keempat platfom tersebut diberikan masa transisi satu bulan sebelum efektif menjalankan aturan tersebut pada Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang online. Menurutnya, yang berubah hanyalah mekanisme pelunasan pajak, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace.

“Pengaturan perubahan mekanisme pelunasan pajak, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh para pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh pihak marketplace yang ditunjuk,” kata Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7). 

Bimo menjelaskan, terdapat enam tahapan dalam mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Tahap pertama, dimulai saat konsumen melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa melalui marketplace. Setelah transaksi terjadi, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di platform tersebut.

Selanjutnya, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice elektronik yang memuat besaran PPh Pasal 22 yang dipungut. Dokumen tersebut sekaligus dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak sehingga pedagang tidak perlu lagi mengurus dokumen tambahan.

“Dokumen tagihan atau invoice elektronik yang diterbitkan oleh marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Jadi tidak perlu ada double effort,” kata Bimo.

Tahap berikutnya, marketplace menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara. Setelah penyetoran dilakukan, marketplace wajib melaporkan seluruh pemungutan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi secara elektronik.

Bimo menyatakan mekanisme baru tersebut dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Dengan mekanisme ini, kami berharap marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace,” katanya.

Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri melalui marketplace, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Bimo mencontohkan, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp 2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp 10.000. Pungutan tersebut bukan merupakan pajak tambahan karena dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi wajib pajak yang menggunakan skema umum maupun sebagai bagian dari pelunasan PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, bukti pemungutan akan tersedia secara otomatis atau pre-populated pada akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Adapula sejumlah pengecualian yang tidak akan dikenakan pajak ini, yaitu pedagang orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun, pengecualian juga berlaku untuk jasa pengiriman oleh mitra aplikasi, penjualan pulsa dan kartu perdana, transaksi emas tertentu, serta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.