Kemenhub Evaluasi Tarif Ojol: Jabodetabek Naik, di Daerah Tetap
Selain terkait kenaikan tarif, Kemenhub juga masih mempertimbangkan usulan dari asosiasi yang menginginkan penghapusan zonasi. Asosiasi menginginkan tarif ojek online ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
"Usulan ada peran pemerintah daerah kami akomodir. Nanti bisa saja dimasukan dalam regulasi. Tapi kan itu butuh waktu lagi, gubernur harus rumuskan itu semuanya," kata Budi.
Sebelumnya, Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono berharap, kenaikan tarif ojek online tidak melebihi 10%. Hal ini agar penumpang tidak merasa keberatan. "Lebih dari (10%) itu, kami sangat khawatir penumpang akan beralih ke moda transportasi lain,” kata Igun.
(Baca: Kemenhub, Gojek, Grab dan Asosiasi Sepakat Tarif Ojek Online Tak Turun)
Senada dengan Kemenhub, Igun mengatakan bahwa tidak ada opsi penurunan tarif ojek online. "Kalau turun akan menganggu kegiatan operasional kami," ujarnya. Sebab, ia mencatat biaya beberapa komponen terkait layanan berbagi tumpangan (ride hailing) meningkat.
Paling utama, kata dia, Garda meminta agar penerapan tarif ojek online berdasarkan per provinsi. Sebab, permintaan dan kenaikan biaya komponen layanan ojek online berbeda di setiap wilayah. "Faktor geografis dan willingness to pay masyarakat di tiap daerah itu berbeda. Jadi sebaiknya disesuaikan saja dengan dua faktor itu," kata dia.
