Adopsi Tanda Tangan Digital Melonjak saat Corona, tapi Ada 3 Hambatan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebenarnya tengah membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hanya saja, regulasi itu belum juga rampung.
Padahal pada Maret lalu, RUU PDP ditarget rampung setelah lebaran atau Mei. Target ini pun mundur beberapa kali, dari rencana awal 2019.
Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Satriyo Wibowo mengatakan, tanda tangan digital sebenarnya diatur lewat berbagai regulasi seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Namun, menurutnya perlu ada regulasi yang mengatur rinci keamanan data pengguna layanan. Selain itu, harus ada standar sistem identitas digital bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ini.
Perusahaan juga harus menjalani audit manajemen. Kemudian memenuhi persyaratan interoperabilitas, dan harus memenuhi ISO tertentu.
"Harus ada persyaratan operasional dan diatur detail, agar meyakinkan diri sendiri dan masyarakat," kata Satriyo.
Tantangan ketiga, yakni literasi masyarakat. Menurut Satriyo, terkadang masyarakat masih meragukan kekuatan hukum dari tanda tangan digital. Padahal dalam UU ITE disebutkan bahwa prasyarat keabsahan tanda tangan digital di antaranya data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada dan dalam kuasa penanda tangan.
Prasyarat lainnya, harus ada cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Selain itu, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi digital terkait.
