Langkah Pemerintah Antisipasi Pembobolan Aplikasi PeduliLindungi
Pemerintah memastikan aplikasi PeduliLindungi tidak bocor, meski sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat beredar di media sosial akhir pekan lalu. Meski begitu, platform akan terus diperbaiki.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin keamanan data pengguna pada aplikasi PeduliLindungi. “Penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9).
Kementerian juga dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjaga keamanan data pengguna di aplikasi PeduliLindungi.
“Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran aplikasi PeduliLindungi semakin baik,” kata Luhut. Namun ia tidak memerinci langkah apa saja yang akan diambil.
Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G Plate menyampaikan bahwa data di aplikasi PeduliLindungi aman. Ia menegaskan bahwa dugaan kebocoran data eHAC atau Indonesian Health Alert Card di aplikasi versi lama, tidak berpengaruh terhadap PeduliLindungi.
"Integrasi eHac dan migrasi ke aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan. Saat ini, data PeduliLindungi di pusat data Kominfo aman," kata Johnny kepada Antara, akhir pekan lalu (3/9).
Sedangkan terkait sertifikat vaksin presiden yang diduga bocor, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kominfo, dan BSSN mengatakan bahwa informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi lebih dulu bisa diakses dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Informasi NIK yang tersebar itu dimanfaatkan untuk mengakses sertifikat vaksinasi presiden lewat aplikasi PeduliLindungi. "Informasi NIK Bapak Presiden Jokowi telah terlebih dulu tersedia pada situs KPU," demikian keterangan tiga lembaga, Jumat (3/9).
Aplikasi PeduliLindungi digunakan oleh masyarakat untuk masuk mal, transportasi hingga tempat wisata. Pemerintah mencatat, platform ini sudah diunduh 31 juta kali per akhir Agustus (24/8).
Sebanyak 21 juta orang memindai kode Quick Response (QR Code) pada aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki area publik per Minggu (5/9). Ada 768 ribu lebih di antaranya masuk kategori merah atau tidak diperkenankan masuk.
Selain itu, 1.625 lainnya positif virus corona atau kontak erat dengan pasien Covid-19. Mereka masuk kategori hitam.
