Dugaan Jutaan Data Pasien Bocor, Lampu Kuning Keamanan Siber Negara
Pratama menilai, banyaknya lembaga pemerintah yang dibobol peretas, menunjukkan kesadaran atas keamanan siber yang rendah. Ini juga bisa dilihat dari anggaran dan tata manajemen yang mengelola sistem informasi.
Ia mencontohkan kasus eHAC, ketika tim Kemenkes tidak merespons dua kali laporan terkait kebocoran data.
Indonesia juga belum memiliki Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Jika regulasi ini tersedia, harapannya ada upaya peningkat sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan tata kelola manajemen sistem informasi lebih baik lagi.
Pratama menilai, keamanan siber pemerintah sudah mengkhawatirkan. “Lebih dari sekadar lampu kuning. Sudah peringatan keras,” ujar Pratama. “Ini baru yang ketahuan. Yang tidak ketahuan, bisa lebih banyak.”
Akan tetapi, Fungsional Sandiman Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Mawidyanto Agustian mengatakan, peringkat Indonesia pada Global Cybersecurity Index (GCI) 2020 membaik dibandingkan 2018.
Pada 2020, Indonesia menempati peringkat 24 dari 182 negara. Pada 2018, Nusantara di urutan ke 41 dari 175 negara. GCI dirilis The International Telecommunication Union (ITU). Peringkat Indonesia di atas Vietnam, Swedia, Swiss, Polandia, dan Thailand.
Amerika Serikat (AS) berada di urutan pertama dengan skor 100. Disusul Inggris 99,54. Sedangkan Indonesia mendapatkan 94,88. Skor ini diperoleh berdasarkan perhitungan berbagai aspek, seperti hukum, teknikal, organisasi, hingga kerja sama.
"Jadi kondisi keamanan sumber Indonesia ini lebih baik. Kami benahi regulasi di sana, sini," kata Mawidyanto dalam konferensi pers virtual, akhir tahun lalu (28/10/2021).
