Elon Musk Akan Patok Tarif Akun Twitter Milik Pemerintah dan Komersial
Pallero mengatakan, akun yang mengunggah konten eksplisit ilegal seperti pornografi dapat dengan mudah beredar. Konten ini juga diperkuat tanpa pembeda dari unggahan lain. Kemudian, muncul masalah konten seperti ujaran kebencian, yang tidak secara eksplisit ilegal, tetapi masih berbahaya. Moderasi konten ini akan longgar dan menjadi lebih umum.
"Tidak mungkin Elon Musk dapat menggunakan platform yang layak untuk kebebasan berekspresi, jika ia tidak memberikan batasan tertentu," kata Pallero dikutip dari Business Insider, Rabu (27/4).
Menurut dia, maraknya konten ujaran kebencian akan berdampak pada pengucilan kelompok tertentu. Mereka yang biasanya dari kelompok minoritas bakal merasa dikucilkan dan terpinggirkan dari platform. Sedangkan pengguna Twitter bukan hanya berasal dari Amerika Serikat (AS), tetapi juga negara lainnya.
Asisten Profesor Sosiologi di Rutgers University Thomas Davidson sepakat dengan kekhawatiran Pallero. Sebab, Elon Musk selama ini sering membuat konten yang memecah belah, menyebarkan informasi yang salah, dan terlibat konflik dengan pengguna lain di Twitter.
"Twitter milik Elon Musk juga dapat menandai kembalinya mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan lainnya, yang sebelumnya dilarang dari platform karena telah menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian," kata Davidson.
