TV Analog Jakarta Batal Disetop Hari Ini, Kominfo Hadapi 4 Tantangan

Desy Setyowati
5 Oktober 2022, 17:53
tv analog, tv digital, set top box, kominfo
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc.
Sejumlah murid sekolah dasar mengikuti proses belajar di rumah melalui siaran televisi akibat pandemi COVID-19 di Perum Widya Asri, di Serang, Banten, Selasa (14/4/2020).

TV analog di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) lagi-lagi ditunda. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadapi setidaknya empat kendala dalam menggelar migrasi dari TV analog ke TV digital.

Kominfo sebelumnya menerapkan tiga tahapan migrasi dari TV analog ke TV digital, yakni 31 April, 25 Agustus, dan 2 November. Tiga tahapan ini sudah mundur dari rencana awal tahun lalu.

Jabodetabek seharusnya masuk tahap II yakni 25 Agustus. Namun, Kominfo memutuskan bahwa migrasi dari TV analog ke TV digital bukan berdasarkan waktu, melainkan kesiapan wilayah.

Alhasil, Jabodetabek dijadwalkan migrasi dari TV analog ke TV digital hari ini (5/10). Namun lagi-lagi, rencana ini ditunda. Kali ini, karena permintaan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).

Meski begitu, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyampaikan bahwa instansinya mengupayakan migrasi dari TV analog ke TV digital digelar seluruhnya sesuai target yakni 2 November. Tenggat waktu ini diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Tentu kami akan menjawab tantangan semaksimal mungkin supaya (migrasi dari TV analog ke TV digital) bisa sesuai target 2 November,” kata Ismail saat konferensi pers di kantor Kominfo, yang dikutip dari tayangan virtual, Rabu (5/10).

Tantangan Migrasi ke TV Digital

Setidaknya Kominfo menghadapi empat tantangan dalam menggelar migrasi dari TV analog ke TV digital. Keempatnya yakni:

1. Anggaran set top box gratis bagi warga miskin

Pemerintah menyediakan set top box gratis bagi warga kurang mampu. Perangkat ini dibutuhkan agar TV analog bisa mendapatkan siaran digital.

Penyediaan set top box gratis untuk warga miskin berasal dari dua sumber yakni:

  1. Pemerintah menyiapkan satu juta alat sesuai keputusan yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebanyak 81.206 disediakan untuk delapan kabupaten/kota pada tahap pertama dan 918.794 di 66 kabupaten/kota fase kedua.
  2. Komitmen penyelenggara multipleksing atau stasiun televisi total 4.177.760 set top box. Rinciannya yaitu:
  • Grup STM 896.162 di 138 kabupaten/kota untuk tahap pertama. Tahap kedua 317.588 di 32 kabupaten/kota.
  • MNC 844.015 di 139 kabupaten/kota tahap pertama. Tahap kedua 299.106 di 32 kabupaten/kota.
  • Trans Media 455.196 di 134 kabupaten/kota tahap pertama. Tahap kedua 161.315 di 24 kabupaten/kota.
  • Media Group 520.072 di 146 kabupaten/kota tahap pertama. Tahap kedua 184.306 di 26 kabupaten/kota.
  • RTV 369.168 di 99 kabupaten/kota tahap pertama. Tahap kedua 130.832 di 22 kabupaten/kota.

Sedangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial menunjukkan, jumlah maksimal penerima bantuan set top box gratis mencapai 6.737.971 rumah tangga miskin. Artinya, kurang 822.240 perangkat.

"Kekurangannya sedang kami carikan jalan keluar," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate di Depok, Jawa Barat, dikutip dari Antara, pada Maret (16/3).

2. Data penerima set top box gratis

Stasiun televisi pernah mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mendistribusikan set top box gratis kepada warga kurang mampu, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR. Direktur Transmedia Latif Harnoko menyampaikan, perusahaan mendapatkan tugas menyediakan 600 ribu set top box.

Sebanyak 11.971 perangkat sudah disalurkan per Juni dari total rencana 100 ribu.

Transmedia menghadapi sejumlah kendala dalam mendistribusikan set top box TV digital kepada masyarakat, di antaranya:

  • Data alamat penerima tidak lengkap
  • Kendala teknis perangkat seperti tidak ada remote, tidak ada koneksi AV/RCA, dan kondisi antena tak layak
  • Penerima belum mendapatkan siaran TV digital
  • Penerima pindah domisili atau meninggal dunia

“Biaya sangat tinggi baik untuk pembelian, distribusi, dan instalasi (set top box) sampai ke rumah tangga penerima,” ujar Latif saat RDPU Panja Digitalisasi Penyiaran dengan Komisi I DPR di Jakarta, pada Juni (23/6). “Kami bekerja sama dengan SMK untuk menekan biaya.”

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...