Kominfo Tutup 11 TV Streaming Radikal dan Ribuan Hoaks Politik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 1.321 konten hoaks terkait politik per hari ini (4/1). Selain itu, menutup 11 televisi atau TV streaming dan 86 situs website alias URL.

"Kominfo menangan 1.321 hoaks politik," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam konferensi pers, Rabu (4/1). Ini bertujuan mengantisipasi masifnya penyebaran hoaks jelang pemilihan presiden alias pilpres 2024.

Kominfo bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri sejak tahun lalu, dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu UU ITE (SKB UU ITE).

SKB tersebut memberikan penjelasan teknis dan detail tentang kriteria tindakan yang melanggar ketentuan UU ITE.

"Ketentuan ini akan berfungsi strategis di tengah pemanfaatan instrumen media sosial dan teknologi digital dalam gelaran Pemilu yang akan semakin marak," kata Johnny.

Melalui SKB UU ITE, ia berharap masyarakat semakin memahami batasan pemanfaatan teknologi. Secara paralel, juga meningkatkan akuntabilitas dan tingkat presisi penegakan hukum.

Kominfo juga menandatangani nota kesepahaman alias MoU untuk mendukung Pemilu. Kementerian akan memfasilitasi KPU dalam melakukan pertukaran data dan informasi, diseminasi informasi publik, pengembangan sistem informatika, dan fasilitas lain yang mendukung kerja KPU.

Kominfo juga bekerja sama dengan Bawaslu dan Polri. Kerja sama dengan Polri meliputi:

1. Pertukaran Data dan/atau Informasi
2. Pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang
3. Bantuan pengamanan kepada POLRI dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
4. Kesepakatan terkait penegakan hukum
5. Menyediakan dan memanfaatkan sarana prasarana
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang komunikasi dan informatika

Pada kesempatan itu, Kominfo juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk netral selama pemilu. “Mengimbau untuk mengambil peran proporsional dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.