Kominfo Temukan Ribuan Hoaks Covid-19, 767 Orang Dipidana

Kominfo menemukan ribuan laporan hoaks Covid-19 sejak awal tahun. Sebanyak 767 di antaranya sudah diproses hukum.
Image title
3 Desember 2021, 08:24
hoaks, covid-19, virus corona, vaksinasi, kominfo
Katadata
Logo media sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 5.183 laporan hoaks Covid-19 sejak awal tahun. Sebanyak 767 di antaranya sudah diproses hukum.

Sebanyak 5.183 laporan hoaks soal virus corona itu terdiri dari 2.004 isu. Kominfo pun sudah memblokir 5.046 di antaranya.

"Ada 767 kasus yang telah dilakukan penegakan hukum," kata Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati dalam media gathering Kementerian Kominfo, di Bogor, Kamis malam (2/12). 

Devie mengatakan, dari semua temuan dan laporan yang diterima oleh Kominfo, mayoritas hoaks vaksinasi Covid-19. Disusul oleh kabar bohong soal tes risiko terpapar virus corona seperti Swab Test.

Advertisement

Platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks yakni Facebook. Kominfo memblokir 4.382 hoaks yang beredar di Facebook. Kemudian Twitter 560 isu, YouTube 54, dan Instagram 39.

Biasanya, pengguna media sosial hanya menyebarkan informasi yang mereka terima di di platform-platform tersebut, bukan yang membuat hoaks.

Kominfo pun menggencarkan edukasi dan literasi terkait Covid-19 kepada masyarakat. "Sehari minimal sekali webinar untuk literasi digital," ujarnya.

Selain itu, gencar melakukan klarifikasi hoaks hingga penegakan hukum.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah menjalankan strategi pentahelix dalam memerangi hoaks. Artinya, melibatkan pemerintah, masyarakat, media massa, pihak swasta, dan akademisi.

Pemerintah melakukan komunikasi melalui media sosial untuk menyasar masyarakat perkotaan. Sedangkan di perdesaan, Dinas Kominfo menggelar sosialisasi.

Selain itu, menggunakan data untuk memberikan penjelasan ilmiah kepada masyarakat. "Bahkan, baliho dan spanduk di desa diperlukan," ujar dia pada Oktober (19/10).

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait