Menkomdigi Buka Suara soal Rencana Prabowo Ubah Aturan TKDN
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengubah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat.
"Bahasa beliau (Prabowo) itu tepatnya bukan dikurangi tetapi dicari solusi. Jadi TKDN-nya itu dicari bagaimana solusinya," kata Meutya Hafid, ditemui usai penandatanganan MoU Rumah Subsidi untuk Wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (8/4).
Ia mencontohkan bagaimana Apple sebelumnya memenuhi persyaratan TKDN dengan mekanisme alternatif, yakni melalui investasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
"Sebagai contoh kan dengan Apple itu waktu sebelumnya kita pernah ditransferkan menjadi perhitungannya itu kita transferkan menjadi edukasi dan lain-lain," katanya.
Peraturan terkait TKDN sendiri tercantum dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
Pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN:
- Skema manufaktur, artinya pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik
- Skema aplikasi, mengembangkan aplikasi di Indonesia
- Skema inovasi dengan mendirikan Pusat Inovasi dengan penanaman modal baru atau menyerahkan proposal pengembangan inovasi untuk teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri.
Presiden Prabowo sebelumnya meminta agar TKDN tidak dipaksakan jika pada ujungnya membuat daya saing produk lokal tertekan. "Niat kebijakan TKDN baik, yakni mengedepankan nasionalisme. Namun kami harus realistis," kata Presiden Prabowo dalam dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).
Menurutnya, kebijakan ini harus diterapkan secara realistis agar tidak berdampak negatif pada daya saing industri dalam negeri. Untuk itu, ia meminta jajarannya agar tidak terlalu memaksakan TKDN jika akhirnya justru membebani sektor manufaktur nasional.
Alih-alih memaksakan target kandungan lokal, Prabowo mengusulkan pendekatan insentif sebagai alternatif. Ia pun secara langsung menginstruksikan para menterinya untuk merumuskan regulasi TKDN yang sesuai dengan kapasitas industri dalam negeri.
“Tolong para menteri, sudah lah. TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah ini luas, menyangkut kemampuan dalam negeri, pendidikan, iptek, sains. Ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo ini merespons masukan dari Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, yang menyampaikan sejumlah tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari tekanan fiskal, nilai tukar rupiah, hingga deindustrialisasi.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
