Berita TKDN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Relaksasi aturan TKDN berhasil mengatasi hambatan atau titik kemacetan dalam sistem produksi yang menghalangi sistem tersebut untuk berfungsi secara optimal.

AmCham Indonesia dan Kamar Dagang Amerika khawatir terhadap kebijakan TKDN Indonesia. Kebijakan ini menurut asosiasi tersebut meningkatkan biaya produksi dan menghambat pertumbuhan bisnis.

Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan pengiriman 102 unit iPhone 16 tanpa izin, yang diimpor secara ilegal dari Batam, dengan rencana pemusnahan untuk menegakkan regulasi.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2017 mengatur ketentuan yang memungkinkan Apple menjual produk impor utuh dengan berinvestasi pada inovasi.

Apple wajib menambah investasi agar dapat menjual produk Iphone 16 di Indonesia.

Pemerintah melarang penjualan IPhone 16 karena Apple masih belum memenuhi syarat terkait sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri alias TKDN.

iPhone 16 sudah dijual di Malaysia dan Singapura sejak September. Kapan produk terbaru Apple ini hadir di Indonesia?

iPhone 16 tak kunjung dijual di Indonesia karena belum memenuhi aturan TKDN. Berapa harga iPhone 16 termasuk pajak dan bea masuk jika dibeli dari Malaysia dan Singapura?

Menurut IESR, aturan TKDN yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 52 tahun 2012 menjadi kendala bagi pelaksanaan proyek energi terbarukan di Indonesia.

Langkah pemerintah yang merelaksasi aturan TKDN berpotensi membahayakan industri dalam negeri.

Aturan Kementerian ESDM tersebut juga memberikan kepastian hukum dan membuka ruang lebih lebar kepada pengusaha untuk terjun ke industri ketenagalistrikan berbasis EBT, khususnya PLTS.

Asosiasi Energi Surya Indonesia menyambut baik aturan baru yang menurunkan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kementerian ESDM menurunkan komposisi tingkat komponen dalam negeri atau kandungan lokal pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 20 persen dari sekitar 40 persen.

Relaksasi TKDN proyek PLTS tersebut berlaku efektif mulai 31 Juli 2024.

TKDN untuk pembangkit EBT akan dimasukkan dalam pasal RUU EBET.