Pemerintah Siapkan Aturan AI untuk Program Prioritas, Nilainya Disebut Rp 267 T

Pemerintah Indonesia disebut berencana mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke sejumlah program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut draf Peraturan Presiden atau Perpres AI. Nilainya disebut-sebut US$ 15 miliar atau Rp 267,8 triliun (kurs Rp 17.850 per US$).

Katadata.co.id mengonfirmasi hal itu kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, namun belum ada tanggapan hingga berita ini ditulis.

Dikutip dari Reuters merujuk pada draf Perpres yang dilihat itu, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan AI. Dalam draf, pemerintah memperkirakan penerapan AI dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau US$ 366 miliar pada 2030.

Draf Perpres itu memuat peta jalan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengadopsi AI pada periode 2026–2029. Sasaran utamanya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan, fasilitasi, dan pemanfaatan AI, terutama dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dokumen tersebut saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (22/6).

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah disebut menargetkan Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam pemanfaatan AI di tingkat regional maupun global.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sebelumnya memang menyampaikan, ada dua Perpres terkait AI yang segera terbit, yakni peta jalan dan etika. “Sudah di Kementerian Sekretariat Negara,” kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Edwin Hidayat usai menghadiri acara IDE Katadata Future Forum 2026 di Djakarta Theater, Jakarta, pada April (15/4).

Dalam sesi paparan bertajuk ‘Menuju Visi Kecerdasan Artifisial: Penguatan Tata Kelola AI’, Edwin menyampaikan bahwa Perpres terkait Peta Jalan AI 2026 – 2029 memberikan arahan dan langkah-langkah pelaksanaan strategi pembangunan ekosistem AI nasional.

Perpres Peta Jalan AI itu memuat bidang spesifik yang akan diarahkan secara strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan akal imitasi. Bidang yang dimaksud yakni ekonomi dan keuangan; energi, sumber daya dan lingkungan; kesehatan; ketahanan pangan; pendidikan; pertahanan; perumahan; politik, hukum, dan keamanan; reformasi birokrasi; serta, seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Aturan itu juga memuat program hasil terbaik cepat (quick win) dalam pemanfaatan AI, di antaranya untuk MBG, skrining TBC, pemetaan wilayah rawan stunting, Koperasi Desa (Kopdes), mendukung pembelajaran adaptif sekolah rakyat, serta deteksi hoaks dan disinformasi.

Edwin juga menyampaikan, kementerian sudah membentuk gugus tugas koordinasi AI. Tim ini bertugas menyelenggarakan pelaksanaan peta jalan akal imitasi nasional.

Analis teknologi Wahyudi Djafar, yang ikut menyusun sebagian isi regulasi sekaligus anggota satuan tugas AI pemerintah, mengatakan sejumlah perusahaan teknologi global seperti Meta, IBM, dan Microsoft turut memberikan masukan dalam penyusunan draf Perpres itu. Dikutip dari Reuters, ketiga perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan.

Pada 2024, Microsoft mengatakan akan menginvestasikan US$ 1,7 miliar selama beberapa tahun untuk memperluas layanan cloud dan AI di Indonesia.

Dalam program MBG yang diusung oleh Prabowo, draf Perpres menyebut bahwa AI akan digunakan untuk merancang menu spesifik wilayah, memantau kebersihan dapur, memprediksi permintaan makanan dan mendeteksi penyimpangan, serta mengintegrasikan data kesehatan untuk peringatan dini keadaan darurat.

Draf tersebut mencatat bahwa otomatisasi berbasis AI telah memungkinkan organisasi mencapai efisiensi luar biasa sekaligus mengurangi biaya operasional.

Dana Abadi AI

Rancangan Perpres AI itu menegaskan kembali rencana untuk dana abadi AI (Sovereign AI Fund) yang diusulkan akan dikelola oleh ⁠Danantara Indonesia, dengan skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta.

Pembentukan Sovereign AI Fund diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2029. Dana ini dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur AI, termasuk pusat data, layanan komputasi, pengembangan talenta digital, serta berbagai kebutuhan ekosistem AI nasional.

Kementerian Komdigi menilai pembentukan dana abadi AI dapat menjadi salah satu pendorong percepatan pembangunan infrastruktur AI nasional.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Kemkomdigi Aju Widyasari mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan AI.

"Kalau kita bicara infrastruktur, untuk masuk menjadi sovereign AI, tahap pertamanya adalah apa yang bisa kita siapkan untuk mendukung infrastruktur berbasis GPU ini hadir dengan pendukung yang cukup," kata Aju dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, salah satu bentuk dukungan dapat berupa skema insentif maupun pendanaan untuk memperluas pemanfaatan energi hijau untuk operasional pusat data AI.

Aju menilai Danantara dapat berperan dalam mendukung pendanaan tersebut melalui kerja sama investasi yang melibatkan investor domestik maupun internasional.

"Salah satunya adalah bentuk insentif atau funding untuk penyediaan energi hijau. Di sini ada peran dari Danantara untuk bisa memberikan bentuk funding atau bentuk kerja sama investasi yang memberdayakan semua kapasitas investasi dalam negeri maupun luar untuk mendukung penyediaan energi hijau," ujarnya.

Ia menjelaskan kebutuhan energi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan AI karena pusat data yang menggunakan unit pemrosesan grafis (GPU) membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkelanjutan.

Menurut Aju, peta jalan pengembangan energi hijau yang telah disiapkan pemerintah menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur AI nasional.

"Kebutuhan untuk AI ini mungkin bisa mendukung kebutuhan energi hijau dan nanti arahnya bisa menjadi insentif tersendiri bagi penyedia infrastruktur berbasis AI," katanya.