Berita Perpres Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Zulkifli Hasan mengumumkan pemerintah sedang menggodok Perpres untuk mempercepat program Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 82,9 juta orang.

Pemerintah tak terburu-buru meluncurkan Danantara, menunggu kesiapan aturan yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan peraturan presiden terkait ekonomi digital.

Pemerintah mengatur hak guna usaha untuk lahan di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengangkat persoalan maraknya privatisasi dan jual beli pulau kecil di Indonesia. Berasarkan catatan lembaga ini, sedikitnya 200 pulau di Indonesia telah dipri

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 11 Juli lalu. Apa saja yang diatur dalam Perpres soal IKN?

Perpres mengenai CCS juga membuka kemungkinan bagi industri lain di luar migas untuk ikut mengembangkan penangkapan karbon ini.

Presiden Joko Widodo menerbitkan dua perpres yang mengatur tunjangan kinerja dan tunjangan khusus bagi pegawai KPK. Berapa tunjangan yang diberikan?

Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mengatur bahwa komunikasi dalam lembaga pemerintahan wajib berbahasa Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan Perpres Tanah Musnah Tol Semarang-Demak.

Berkaitan dengan berita Hari Pers Nasional, ada dua Perpres yang akan diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Berikut penjelasan lengkapnya.

Indonesia adalah negara hukum dan dalam pelaksanaan segala urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut asas pembentukan peraturan perundang-undangan selengkapnya.

Sebanyak tujuh aturan turunan Perpres No 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan EBT akan dibuat oleh lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM hingga BUMN.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 memberikan insentif kepada pelaku usaha EBT dan PLN sebagai pihak pembeli listrik.

Asosiasi Panas Bumi menyebut skema harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit panas bumi dalam Perpres EBT tak sesuai dengan yang diusulkan oleh mereka.