Jokowi Teken Perpres Baru, Penerima Kartu Prakerja Palsu Bisa Dipidana

Pada Perpres terbaru, Manajemen Pelaksana dapat mengajukan tuntutan pidana kepada penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja memalsukan identitas.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
10 Juli 2020, 12:39
Jokowi Teken Perpres Baru, Penerima Kartu Prakerja Palsu Bisa Dipidana.
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Ilustrasi situs pendaftaran program kartu prakerja. Pemerintah merilis aturan baru tentang pengembangan kompetensi program Kartu Prakerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 pada Selasa (7/7). Aturan tersebut merevisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam Pasal 31 D Perpres terbaru tersebut, Manajemen Pelaksana dapat mengajukan tuntutan pidana kepada penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja memalsukan identitas dan data pribadi. Tuntutan itu dapat digabungkan dengan permintaan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan juga diwajibkan mengembalikan insentif kepada negara. Pengembalian insentif tersebut ditentukan selambat-lambatnya 60 hari.

(Baca: Pemerintah Setop Penjualan 100 Paket Pelatihan Kartu Prakerja)

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja," tulis Pasal 31 C ayat (2) sebagaimana dikutip Katadata.co.id dari laman jdih.setkab.go.id, Jumat (10/7).

Perpres Nomor 76 Tahun 2020 juga mengatur pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hanya saja, hal tersebut tetap harus memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kemudian, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Perpres ini mulai berlaku dinyatakan sah. Hal itu sepanjang didasarkan pada iktikad baik.

Kebijakan dan tindakan tersebut meliputi kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja, program pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu Prakerja. Kemudian, besaran biaya program pelatihan, insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital kepada lembaga pelatihan.

"Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja," tulis Pasal 31B ayat (4) Perpres Nomor 76 Tahun 2020.

Lebih lanjut, Perpres tersebut juga mengubah susunan Komite Cipta Kerja. Sebelumnya, Komite Cipta Kerja hanya beranggotakan enam orang yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan diwakili oleh Kepala Staf Presiden.

(Baca: Survei TNP2K Sebut 12,17% Peserta Kartu Prakerja Bukan Pengangguran)

Sedangkan dalam Pasal 15 Perpres Nomor 76 Tahun 2020, anggota Komite Cipta Kerja bertambah menjadi 12 orang dengan Ketua Komite Cipta Kerja masih dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Wakil Ketua Komite Cipta Kerja dijabat oleh Kepala Staf Presiden.

Adapun Komite Cipta Kerja dalam aturan baru ini nantinya beranggotakan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Bappenas. Ada pula Sekretaris Kabinet, Jaksa Agug, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Kartu Prakerja Banyak Diminati

Sejak resmi dibuka Maret lalu, animo masyarakat terhadap program kartu prakerja cukup tinggi. Jumlah pendaftar program yang dibuka dalam tiga gelombang telah mencapai 11,2 juta orang yang tersebar di 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin menyebut peserta yang sudah terpilih sebanyak 680.918 orang, didominasi oleh masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pekerja terkena PHK sebanyak 392.338 atau 58%, pencari kerja sebesar 244.531 atau 35%, pelaku UMKM sebanyak 7.396 atau 1%, dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 atau setara 6%," kata Rudy dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (22/6).

Ia menjelaskan jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, seperti keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya.

(Baca: OVO Sebut Tak Dapat Komisi & Bunga dari Penyaluran Dana Kartu Prakerja)

Sementara peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan menerima sertifikat jumlahnya sebanyak 477.971 peserta. "Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 orang yang berjumlah total Rp 216.725 miliar," kata dia.

Survei yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terkait penggunaan insentif dalam Kartu Prakerja menunjukkan mayoritas peserta menggunakan insentif  untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian responden juga memakainya sebagai modal usaha dan biaya mencari kerja, terlihat dalam databoks di bawah ini. 

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait