ESDM Kaji Regulasi untuk Tekan Pengangguran Imbas Transisi Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui jika kebijakan transisi energi berpotensi meciptakan pengangguran baru. Salah satunya disebabkan oleh penutupan tambang batu bara yang berpotensi merumahkan pekerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk meminimalisir dampak pengurangan bahan bakar fosil kepada tenaga kerja beberapa dekade mendatang.
“Memang tidak bisa dipungkiri kalau batu baranya berkurang penggunaannya, maka berkurang juga dong tenaga kerjanya. Jadi sekarang di waktu transisi inilah kita siapkan,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (11/10).
Salah satu upaya tersebut juga tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif alias comprehensive investment and policy plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam dokumen tersebut, terdapat pembahasan khusus terkait nasib para pekerja di sektor fosil pada era transisi energi.
“Di dalam dokumen CIPP JETP itu ada satu working group khusus membahas tentang hal tersebut, bahas tentang tenaga kerja, dan persiapannya bagaimana,” kata dia.
Sebagai informasi, JETP merupakan program pendanaan ini untuk membantu negara-negara berkembang melakukan transisi ke penggunaan energi kelistrikan yang lebih rendah karbon.
Industri Batu Bara Diprediksi Pangkas 1 Juta Pekerja
Sebelumnya, industri batu bara dunia diperkirakan kehilangan hampir 1 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2050 akibat adanya transisi energi global. Riset juga menunjukkan bahwa Cina dan India akan menjadi negara yang mengalami kehilangan terbesar.
Melansir dari Reuters, ratusan tambang batu bara yang padat karya diprediksi akan ditutup dalam beberapa dekade mendatang karena sudah pensiun. Negara-negara akan mengganti batu bara dengan sumber-sumber energi rendah karbon yang lebih bersih.
Namun, lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat, Global Energy Monitor (GEM), mengatakan sebagian besar tambang yang kemungkinan akan ditutup tidak memiliki perencanaan untuk memperpanjang usia operasi mereka atau untuk mengelola transisi menuju ekonomi pasca batu bara.
Untuk itu, Manajer Proyek untuk Global Coal Mine Tracker dari GEM, Dorothy Mei mengatakan pemerintah perlu membuat rencana untuk memastikan bahwa para pekerja tidak menderita akibat transisi energi.
“Penutupan tambang batu bara tidak dapat dihindari, tetapi kesulitan ekonomi dan perselisihan sosial bagi para pekerja tidak dapat dihindari," ujarnya dilansir dari Reuters.
GEM menyebutkan terdapat 4.300 proyek tambang batu bara masih beroperasi di seluruh dunia, dan memiliki hampir 2,7 juta tenaga kerja. Disisi lain, GEM menemukan, lebih dari 400.000 pekerja dipekerjakan di tambang-tambang yang akan berhenti beroperasi sebelum tahun 2035.
Selain itu, GEM mengestimasi, hanya sekitar 250 ribu pekerja tambang yang dibutuhkan jika negara-negara di dunia menjalankan rencana mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Jumlah pekerja tersebut kurang dari 10% dari saat ini.
Menurut laporan IEA, pada 2019 ada sekitar 21,6 juta pekerja energi fosil di seluruh dunia. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pasokan minyak bumi yakni 8 juta pekerja.
