Ini Antisipasi RSPO Hadapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa Terkait Sawit
The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah organisasi global terkemuka untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan, menyampaikan saat ini tengah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Seperti diketahui, Komisi Eropa menerapkan kebijakan EUDR yang mewajibkan setiap eksportir melakukan verifikasi untuk menjamin produknya tidak berasal dari aktivitas deforestasi.
Produk ekspor yang menjadi sasaran EUDR adalah minyak sawit beserta produk turunannya, arang, kakao, kopi, kedelai, daging sapi, kayu, karet, kertas, dan kulit.
Aturan ini bertujuan memastikan konsumsi dan perdagangan produk-produk tersebut tidak turut mendorong penebangan hutan dan perusakan ekosistem. Jika ditemukan adanya pelanggaran, eksportir akan dikenai denda maksimum 4% dari pendapatan yang diperoleh Uni Eropa.
CEO RSPO, Joseph D'Cruz mengatakan pihaknya menyiapkan antisipasi untuk menghadapi kebijakan EUDR salah satunya yaitu dengan meluncurkan sistem ketelusuran yang transparan yakni Certification, Trade and Traceability System/CTTS) pada Oktober 2023.
CTTS tersebut dirancang melalui pembentukan konsorsium tripartit yang terdiri dari ahli teknologi pertanian global untuk mendigitalisasi sistem ketelusuran.
"Adanya teknologi ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang berkembang pesat di masa depan, untuk memenuhi peraturan global yang semakin ketat, dimulai dari EUDR," ujar Joseph dalam konferensi RSPO 2023, di Jakarta, Selasa (21/11)
Dia mengatakan, RSPO selama ini juga aktif terlibat dengan komisi Eropa untuk berbagi pengetahuan terbaru terkait kriteria dalam EUDR. Dengan begitu, Joseph optimistis dapat mengembangkan sistem sertifikasi keberlanjutan yang lebih baik lagi bagi industri dalam memenuhi permintaan pasar dan regulator saat ini.
Dia mengatakan, RSPO pada tahun ini juga tengah meninjau sertifikasi untuk penetapan standar terbaru pada 2024. Adapun tinjauan prinsip dan kriteria standarisasi dilakukan oleh pihaknya setiap 5 tahun sekali.
"Proses revisi teknis sedang kami lakukan untuk menghasilkan serangkaian standar baru pada 2024," kata dia.
Berdasarkan data yang dihimpun RSPO dalam dua dekade, terdapat peningkatan signifikan untuk luas lahan sawit yang bersertifikasi secara global. Pada 2023, terdapat 4,9 juta hektare lahan sawit yang tersertifikasi RSPO yang tersebar di 23 negara.
Sementara volum pasokan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat atau CSPO mencapai 15,4 juta ton secara global. Kemudian untuk lisensi merek dagang di bawah sertifikasi RSPO tercatat lebih dari 1.600 lisensi di lebih dari 100 negara.
“Cina, Jepang dan Asia Tenggara menjadi wilayah dengan pertumbuhan yang paling signifikan, dan memiliki peluang pasar yang besar,” ujarnya.
Sertifikasi RSPO Terus Tumbuh
Sebelumnya, Windrawan mengatakan, anggota RSPO telah memainkan peran fundamental dalam terus mengarahkan skala menuju tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dalam sektor minyak sawit Indonesia.
Dia mengatakan, industri kelapa sawit terbaik di Indonesia telah menunjukkan tanda telah siap menerima standar keberlanjutan global RSPO.
"Baik itu peningkatan sertifikasi di kalangan petani kecil dan pabrik atau peningkatan penyerapan lokal, remediasi, dan bahkan konservasi, kami melihat kemajuan yang menggembirakan, dan hal ini bergantung pada kekuatan kolaborasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, jumat (10/11).
Pada 2022, areal Sertifikasi RSPO Indonesia tumbuh sebesar 4%. Areal sertifikasi tersebut tumbuh lagi 6% pada periode Januari-September 2023. Angka ini mewakili lebih dari 2,5 juta hektar lahan, termasuk lahan perkebunan dan daerah bersertifikat petani kecil mandiri (ISH).
Sebanyak 25 pabrik baru juga telah disertifikasi sesuai dengan Prinsip dan Kriteria (P&C) Standar RSPO pada 2022. "Pabrik tersebut bertambah 18 unit lagi hingga kuartal ketiga di tahun 2023," tulis siaran pers RSPO dikutip Jumat (10/11).
Sertifikasi RSPO di antara kelompok ISH tumbuh sebesar 41% dibandingkan dengan 2021, didukung oleh pendahaan hingga US$ 180.000 yang didistribusikan melalui Dana Dukungan Petani Kecil RSPOs (RSSF).
