Negara-negara Asia Paling Rentan terhadap Perubahan Iklim

Semakin banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka seiring dengan meningkatnya jumlah bencana iklim, terutama di Asia.

Pusat Pemantauan Pengungsian Internal (Internal Displacement Monitoring Center/IDMC) menyatakan 2022 mencatat rekor 32,6 juta pengungsian internal terkait dengan bencana. Angka ini 41% lebih tinggi dari rata-rata tahunan dalam satu dekade terakhir. Angka tersebut juga jauh lebih tinggi dari 28,3 juta orang yang mengungsi akibat konflik dan kekerasan pada tahun yang sama.

Secara khusus, empat dari lima negara teratas dengan jumlah pengungsi internal baru terbanyak akibat bencana pada 2022 berada di Asia. Pakistan memiliki jumlah pengungsi internal tertinggi sebanyak 8,2 juta jiwa, diikuti oleh Filipina dengan 5,5 juta jiwa, dan Cina dengan 3,6 juta jiwa.

Situasi ini akan semakin memburuk. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2021, perubahan iklim dapat memaksa 216 juta orang di enam wilayah untuk pindah ke wilayah lain di dalam negaranya pada 2050.

Namun, Vinod Thomas, peneliti senior tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mencatat bahwa perkiraan ini mungkin lebih rendah daripada kenyataan. "Proyeksi biasanya meremehkan betapa buruknya keadaan, dan semua proyeksi mengarah ke satu arah - ini akan meningkat, dan meningkat dengan sangat cepat," kata Thomas, seperti dikutip CNBC.com.

Asia Selatan Paling Berisiko

Di kawasan ini, Asia Selatan kemungkinan besar akan memiliki paling banyak orang yang mengungsi akibat perubahan iklim karena kepadatan populasinya dan kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim. Secara khusus, Thomas mencatat bahwa Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan kemungkinan besar akan menjadi negara-negara yang paling terdampak.

Menurut World Economic Forum (WEF), 10% hingga 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Asia Selatan terancam oleh bencana iklim. Angka ini tiga kali lipat dari risiko yang dihadapi Amerika Utara dan sepuluh kali lipat dari Eropa.

"Pengungsian internal yang disebabkan oleh perubahan iklim memiliki dampak ekonomi yang parah bagi negara tuan rumah," kata Thomas.

Selama kebakaran hutan "Musim Panas Hitam" di Australia dari 2019 hingga 2020, IDMC memperkirakan kerugian produksi ekonomi dari satu orang yang kehilangan satu hari kerja adalah sekitar US$510. Pada saat itu terdapat 65.000 pengungsi baru akibat kebakaran hutan.

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi mereka yang tidak dapat kembali ke rumah mereka selama satu tahun juga diperkirakan membutuhkan biaya antara US$44 juta dan US$52 juta (sekitar Rp 660 miliar hingga Rp 780 miliar).

Orang-orang yang mengungsi akibat bencana iklim juga dapat memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut. "Apa yang telah kita lihat mengenai pergerakan eksternal adalah puncak gunung es dan hanya sekilas dari apa yang mungkin terjadi dan kami tidak siap untuk menghadapi itu," kata Thomas.

Jalur Migrasi

Tamara Wood, peneliti senior di Kaldor Centre for International Refugee Law, mengatakan orang-orang mungkin secara bertahap mulai bergerak melintasi batas seiring dengan memburuknya dampak perubahan iklim.

Pada November lalu, Australia menandatangani kesepakatan migrasi dengan Tuvalu yang menawarkan 280 warga negara Tuvalu untuk menjadi penduduk tetap di Australia setiap tahunnya.

Di Asia Tenggara, penasihat senior UNHCR untuk migrasi dan hak asasi manusia, Pia Oberoi, mengatakan kepada CNBC bahwa banyak orang yang telah berpindah tempat tinggal karena perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Namun, pergerakan seperti itu terkadang dapat disamarkan sebagai arus migrasi tradisional seperti migrasi tenaga kerja.

Sebagai contoh, hanya ada sedikit penelitian mengenai mengapa para pekerja migran Bangladesh di Asia Tenggara pindah ke luar negeri untuk bekerja. Sering kali mereka meminjam uang dalam jumlah besar untuk melakukannya.

"Beberapa dari mereka tidak memiliki tempat untuk kembali, karena perubahan iklim mungkin telah merusak produksi tanaman mereka di rumah. Sebagian lainnya mungkin akan kembali ke daerah kumuh di kota-kota tempat mereka terpaksa pindah jika mereka kembali ke negara asalnya," ujar Oberoi.

Mereka mungkin terpaksa pindah dalam konteks perubahan iklim karena tidak lagi mampu bertahan di negara asalnya. Pemerintah perlu melihat kembali jalur migrasi yang mereka tawarkan untuk melihat apa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia.

Sebagai contoh, tidak mudah bagi orang-orang untuk kembali menemui keluarga mereka melalui jalur migrasi ini meskipun hak untuk hidup bersama keluarga itu penting.

"Kita perlu melakukan penelitian yang lebih baik untuk memahami situasi dan kerentanan mereka, dan kemudian membangunnya menjadi jalur untuk memberikan respons perlindungan," kata Oberoi. Negara-negara dapat melihat ke dalam sistem hukum mereka untuk mencari cara membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan iklim.

Tiga Langkah untuk Menangani Pengungsi Akibat Perubahan Iklim

Thomas mengatakan negara-negara perlu fokus pada tiga langkah untuk menangani pengungsian akibat perubahan iklim. Ketiga fokus tersebut adalah bantuan dan rehabilitasi, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mitigasi dengan melakukan dekarbonisasi ekonomi.

Ia mengatakan bahwa negara-negara Asia tidak siap untuk membantu dan merehabilitasi para pengungsi, serta kurang berhasil dalam membangun jaring pengaman sosial dan finansial.

"Sering kali, masalahnya adalah ketika masalah datang, Anda belum siap dengan pembiayaannya," katanya. Dalam hal adaptasi, uang yang dialokasikan untuk langkah-langkah tersebut, seperti pertahanan pesisir, harus dianggap sebagai bagian dari anggaran investasi, bukan anggaran opsional.

Sementara itu, Wood menyarankan agar negara-negara lain di belahan bumi utara atau negara-negara industri yang telah berkontribusi lebih banyak terhadap perubahan iklim, juga harus meningkatkan kapasitas mereka. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan jalur migrasi dan kesempatan kerja, serta pendanaan untuk membantu negara lain beradaptasi dan mengelola masalah ini.

Pada 2009, negara-negara maju berjanji untuk memobilisasi dana sebesar US$100 miliar per tahun hingga tahun 2020 untuk membantu negara-negara miskin yang terkena bencana akibat perubahan iklim. Bulan lalu, OECD mengatakan bahwa janji yang sudah terlambat itu mungkin telah tercapai.

Namun, dana tersebut hanyalah sebuah titik awal. Thomas mengatakan opini publik harus berubah dan tekanan harus diberikan kepada para politisi untuk segera bertindak.

"Saat kita berbicara, berdiskusi, dan berdalih, jutaan migran iklim adalah korban yang terlupakan dari perubahan iklim. Mereka tersembunyi, tidak memiliki suara, dan bahkan tidak memiliki identitas," kata Thomas.