Bos Bank Mandiri Sebut Pajak Karbon Penting Dongkrak Pembiayaan Iklim

Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Alexandra Askandar, mengatakan dibutuhkan kebijakan kuat yang dapat menjadi pemicu utama untuk mendorong pembiayaan iklim. Salah satu keibijakan tersebut adalah insentif proyek hijau atau pajak karbon. 

Dia mengatakan, Bank Mandiri kerap menghadapi tantangan dalam mempromosikan investasi iklim. Menurut dia,  investasi iklim seringkali dianggap mahal meskipun manfaat jangka panjangnya nyata. 

Hal itu menyebabkan tidak semua pemangku kepentingan menganggap investasi iklim sebagai prioritas. Kepentingan bisnis tetap menjadi perhatian utama bagi pelaku industri dan juga bank komersial.

"Akibatnya, saat ini inisiatif iklim di Indonesia sebagian besar masih bersifat sukarela," ujar Alexandra saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (18/7). 

Alexandra mengatakan, salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah kebijakan kuat yang dapat menjadi pemicu utama untuk mendorong pembiayaan iklim. Pembiayaan iklim harus dibuat lebih menarik bagi semua pihak melalui mekanisme insentif dan pengurangan biaya seperti insentif proyek hijau atau pajak karbon. Hal ini dapat mendorong semua pihak bergerak menuju praktik bisnis yang lebih hijau, 

Dia mengatakan, mekanisme pajak karbon dapat menjadi dukungan untuk meningkatkan permintaan pembiayaan hijau. Mekanisme ini memberikan konsekuensi finansial tertentu bagi bisnis yang menghasilkan emisi tinggi dan insentif bagi bisnis yang beralih menuju praktik berkelanjutan. 

"Sinergi antara penetapan pajak karbon dan pembiayaan hijau memainkan peran penting untuk mempercepat transisi global menuju ekonomi rendah karbon," ujarnya. 

Ia mencontohkan Singapura yang berhasil memperkenalkan pajak karbon pada 2019. Negara tersebutmemiliki berbagai kebijakan serta insentif terkait investasi hijau.

Hasilnya, Singapura menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan memiliki porsi investasi hijau yang relatif besar di Asia Tenggara. Tercatat ebih dari 2096 total investasi hijau yang dibukukan antara tahun 2020 sampai dengan 2023. 

Alexandra optimistis perkembangan industri di Indonesia akan tetap baik meskipun kebijakan pajak karbon diterapkan. Saat ini regulasi masih dalam tahap pengembangan dan uji coba Sistem Perdagangan Emisi (ETS) di sektor Energi dan memulai perdagangan karbon di bursa karbon pada 2023. 

"Sekali lagi, menyeimbangkan antara peluang dan kepatuhan regulasi adalah hal yang krusial. Kami percaya bahwa beralih dari partisipasi voluntary menjadi mandatory dapat meningkatkan dampak kolektif kami dan memperkuat upaya keberlanjutan kami," ucapnya.