Berita Pajak Karbon Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Apindo meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan pajak karbon, terutama setelah meluncurnya bursa karbon. Hal ini karena banyak pengusaha yang belum siap.

Pemerintah masih mematangkan aturan pajak karbon untuk mengantisipasi Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM) yang akan diterapkan Uni Eropa (EU) mulai 2026.

Sejumlah pekerjaan rumah untuk perdagangan karbon seperti penyelesaian peta jalan perdagangan karbon dan pajak karbon tengah menanti.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pajak karbon akan memperdalam likuiditas di bursa karbon.

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerapan pajak karbon masih menunggu waktu yang tepat sembari pemerintah menyiapkan peta jalannya.

Pemerintah India mengusulkan tambahan pajak sebesar 10% untuk mobil bermesin diesel sebagai langkah untuk melawan polusi udara yang terus memburuk.

CEO Indonesia Climate Exchange Megain Widjaja menilai tarif pajak karbon terlalu rendah yang membuat penjualan kredit karbon di Indonesia tidak menarik.

Uni Eropa berencana mengenakan pajak karbon berupa kenaikan tarif pajak untuk bahan bakar pesawat yang bersumber dari bahan bakar fosil dan libur pajak untuk bahan hijau.

OJK menilai pajak akan menjadi instrumen penting bursa karbon tetapi tidak perlu diterapkan sekaligus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pihaknya akan hati-hati sebelum memberlakukan pajak karbon.

Kementerian Keuangan hingga kini masih menyusun skema pajak karbon yang sudah tertunda hampir setahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pelaku usaha untuk mulai menyesuaikan diri dengan tren kebijakan pajak karbon.

Pajak karbon ini diterapkan untuk membatasi impor barang yang dianggap mencemari lingkungan, baik pada produk akhirnya atau pada proses produksinya.

Negara-negara Uni Eropa akan mengenakan tarif atau pajak karbon untuk impor sejumlah produk yang dianggap mencemari lingkungan seperti besi dan baja, pupuk, semen, aluminium, hingga listrik.

Di bawah OJK maka karbon tidak dapat didefinisikan sebagai komoditas melainkan efek. sehingga konsekuensinya akan berbeda pada pasar karbon.