Ini Kata Sri Mulyani Soal Strategi Pengembangan Bursa Karbon 2025

Nur Hana Putri Nabila
2 Januari 2025, 12:19
bursa karbon, Sri Mulyani
Katadata/Nur Hana Putri Nabila
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka perdagangan saham perdana di tahun 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strateginya demi mendorong pengembangan bursa karbon pada 2025. Ia menyebut implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral akan mendorong perkembangan bursa karbon.

Ia juga menambahkan akhir-akhir ini, banyak pembicaraan mengenai pajak karbon yang kini jadi masalah. Karena itu, Sri Mulyani akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Hal ini akan terus kami perkuat, termasuk (koordinasi) dengan berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan sektor transportasi,” kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1). 

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat transaksi bursa karbon atau IDXCarbon sebanyak Rp 19,73 miliar sejak diluncurkan pada September 2023 hingga 27 Desember 2024. 

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Aditya Jayaantara, mencatat volume transaksi bursa karbon hingga 27 Desember 2024 sebanyak 908.018 ton CO2e. Selain itu, total frekuensi transaksi di bursa karbon sebanyak 152 kali dengan total nilai Rp 50,64 miliar. 

OJK juga menyebut pengguna jasa bursa karbon mencapai 100 perusahaan dengan total unit karbon sebanyak 1.349.894 ton CO2e. Ia mengatakan hingga kini masih ada unit karbon yang dapat diperdagangkan sebesar 1.349.894 ton CO2e, sementara yang telah diperdagangkan sebanyak 427.247 ton CO2e.

"Kami memiliki kondisi yang cukup kondusif dalam angka perdagangan karbon ini," kata Aditya dalam Konferensi Pers Peresmian Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024, di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (30/12) lalu.

Saat ini ada tiga proyek pemilik sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE-GRK) di IDX Carbon. Di antaranya adalah proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul.


Besaran Pajak Jadi Salah Satu Penyebab Sepinya Bursa Karbon

OJK mengungkap alasan dibalik sepinya aktivitas perdagangan bursa karbon meski sudah satu tahun beroperasi. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek OJK I Made Bagus Tirthayatra mengatakan, perkembangan bursa karbon sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, termasuk penetapan besaran pajak karbon (carbon tax).

Menurutnya, banyak faktor yang berperan dalam perkembangan bursa karbon, bukan hanya OJK atau satu hingga dua kementerian. Kolaborasi berbagai kementerian menjadi kunci utama.  

“OJK siap berkontribusi dengan berbagai kelembagaan untuk meningkatkan hal tersebut,” kata Bagus kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/12).

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut ada beberapa faktor yang membuat bursa karbon sepi. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy, mengatakan salah satu faktor keberhasilan bursa karbon di beberapa negara adalah adanya pajak karbon.

Menurut dia, aktivitas pajak bursa karbon akan naik apabila pajak karbon ditetapkan dan nilainya lebih tinggi daripada harga jual beli karbon di pasar. 

 “Jadi, salah satu yang kami harapkan adalah adanya carbon tax agar bursa karbonnya ramai,” kata Irvan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis (19/9).   

Di samping itu, Irfan mengatakan, masih diperlukan banyak sosialisasi dan edukasi mengenai emisi karbon. Bursa Efek Indonesia juga perlu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait emisi karbon. Bursa karbon diharapkan menjadi salah satu infrastruktur yang dapat menunjang proses pengurangan emisi karbon di Indonesia. 

Dia berharap koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah, dan OJK untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui bursa karbon.  

Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...