KLH Ancam Berikan Sanksi pada Perusahaan Sawit yang Abaikan Risiko Kebakaran
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), meminta perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) untuk mengantisipasi kebakaran lahan di kawasan konsensinya. Pemerintah menyiapkan sanksi pidana dan perdata bagi perusahaan yang abaikan antisipasi terbesit.
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan Kementerian LH telah mengirimkan surat kepada perusahaan sawit untuk dapat menyediakan peralatan dan tenaga kerja yang mampu mengantisipasi adanya kebakaran lahan.
“Ya (sudah diberikan) surat kepada kami untuk mengecek norma. Jadi di perusahaan itu sudah luasan sekian sudah ada batasanya, harus punya tenaga pengaman berapa alat berapa,” ujar Hanif dalam Rapat Koordinasi Teknis, di Jakarta, Kamis (17/4).
Hanif mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memastikan kesiapan dari perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan pada saat musim kemarau.
Untuk memastikan kesiapan perusahaan, Kementerian LH akan melaksanakan setidaknya enam kali pertemuan guna memeriksa kesiapan perusahaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan.
“Mungkin 5-6 pertemuan lapangan menyiapkan ini. Termasuk ini kalau itunya sudah tidak lengkap, kami juga akan menekankan sanksi,” ucapnya.
Untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak mematuhi himbauan tersebut, Kementerian LH akan memberikan sanksi perdata ataupun pidana.
Meski begitu, ia mengatakan sanksi tegas akan diberikan jika perusahaan tersebut tidak mampu mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dengan cakupan lahan cukup luas.
“Kalau memang terjadi sekala luas, kami mungkin akan sedikit tegas. Tapi kalau sedikit-sedikit ya mungkin kelalaian. Siapa sih yang bisa jaga tanah seluasnya itu,” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
