Presidensi COP30 Serukan Tata Kelola Iklim Global yang Baru

Kepresidenan Brasil dalam COP30 menyerukan mekanisme tata kelola iklim global yang baru untuk membantu negara-negara mengimplementasikan komitmen mereka dalam mengekang pemanasan global.

Konferensi iklim PBB yang akan diselenggarakan di Kota Belem, Amazon pada November 2025, menandai ulang tahun ke-10 Kesepakatan Paris. Meskipun negara-negara telah berkomitmen pada rencana yang akan membatasi pemanasan global hingga sekitar 2,6 derajat Celcius, banyak yang berjuang untuk mewujudkan proposal mereka dan menurunkan emisi karbon yang cukup untuk menghentikan pemanasan bumi hingga ke tingkat yang membahayakan.

Surat dari kepresidenan COP30 meminta komunitas internasional harus menyelidiki bagaimana kerja sama iklim dapat menjadi lebih siap untuk mempercepat implementasi.

Usulan ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada November lalu, saat pertemuan G20 di Rio de Janeiro. Pada saat itu, Lula mengusulkan untuk membentuk Dewan Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membantu negara-negara mengimplementasikan komitmen yang telah mereka buat untuk mengatasi perubahan iklim sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015.

“Tidak ada gunanya menegosiasikan komitmen baru jika kita tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mempercepat implementasi Perjanjian Paris. Kita membutuhkan tata kelola iklim yang lebih kuat,” ujar Lula, seperti dikutip Reuters, Jumat (9/5).

Majelis Umum PBB Diusulkan Jadi Forum Diskusi Tata Kelola Iklim

Usulan tersebut kini telah diadopsi oleh duta besar Brasil, Andre Correa do Lago, yang akan memimpin COP30. Correa do Lago berargumen, setelah perdebatan selama beberapa dekade, Konvensi Iklim, yang dikenal sebagai UNFCCC, telah menyelesaikan negosiasi yang diperlukan tetapi tidak memiliki kapasitas implementasi.

“UNFCCC dan Perjanjian Paris tidak memiliki kekuatan atau mandat untuk meneruskan hal ini, jadi kami mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kita dapat secara institusional memperkuat implementasi,” kata Lago kepada para wartawan, pada Rabu (6/5).

Surat Presidensi COP30 menunjukkan bahwa Majelis Umum PBB harus menjadi forum untuk diskusi ini.

“Perdebatan di Majelis Umum PBB dapat mengeksplorasi pendekatan tata kelola yang inovatif untuk mendukung kerja sama internasional dengan kemampuan berbagi data, pengetahuan dan intelijen dengan cepat, serta untuk meningkatkan jaringan, menggabungkan upaya-upaya dan mengartikulasikan sumber daya, proses, mekanisme, dan aktor di dalam dan di luar PBB,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Sumber-sumber di pemerintahan Brasil mengatakan meskipun pembentukan Dewan Iklim PBB telah muncul dalam diskusi diplomatik Lula dengan para pemimpin dunia, namun hasil yang segera terlihat belum dapat diantisipasi dalam jangka pendek. “Ini masih merupakan upaya awal yang meyakinkan,” kata salah satu sumber Reuters.