Delegasi RI akan Tagih Pendanaan Iklim dari Negara Maju di COP30

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan, delegasi Republik Indonesia (RI) akan membawa isu pendanaan iklim dari negara maju untuk negara-negara berkembang dalam KTT Iklim COP30 di Brasil pada November 2025.

Perundingan di Kopenhagen pada 2009 silam menyepakati janji negara maju untuk memberi dana iklim US$ 100 miliar atau Rp 1.636 triliun (kurs Rp 16.360/US$) per tahun kepada negara-negara berkembang. Hingga 2020, janji tersebut tidak terealisasi. Baru pada 2022 pendanaan iklim tersebut diberikan, namun tidak sesuai dengan angka yang dijanjikan.

Menanggapi komitmen yang belum sepenuhnya terpenuhi, pada COP29 di Baku, Azerbaijan, muncul skema New Collective Quantified Goal (NCQG). Bantuan NCQG harapannya bisa mencakup upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang untuk menangani perubahan iklim.

“Kita ingin di COP30 mendorong lagi Baku to Belem Roadmap US$ 1,3 triliun,” tutur Diaz, dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (27/8).

Berdasarkan skema tersebut, angka bantuan pendanaan iklim dari negara maju mencapai US$1,3 triliun per tahun hingga 2035. Dari total bantuan, target minimal yang harus dicapai adalah US$ 300 miliar atau Rp 4.908 triliun per tahun hingga 2035. Angka ini lebih tinggi dari komitmen Kopenhagen sebelumnya.

COP30 Bakal Bahas Global Stocktake Periode Kedua

Diaz menjelaskan, hingga saat ini UNFCCC belum mengeluarkan agenda resmi yang akan dibicarakan dalam COP30.  Tapi, salah satu “kisi-kisi” agenda yang akan dibahas adalah monitoring dan evaluasi aksi penurunan emisi secara global dalam dokumen Global Stocktake (GST). Sebelumnya, hasil Global Stocktake pertama telah dituangkan pada COP28 di Dubai, pada 2023.

“Global Stocktake yang pertama ini ada semacam kekurangan, banyak negara bilang ini kurang transparan,” kata Diaz. 

Hal tersebut mendorong pembahasan lebih lanjut pada COP30 mendatang. Global Stocktake periode kedua akan mulai dipersiapkan pada 2026 mendatang dan dijadwalkan dirilis UNFCCC pada 2028.

Selain pendanaan iklim dan Global Stocktake, topik loss and damage juga akan menjadi pembicaraan. “Sebagai negara yang rentan terhadap loss and damage akibat dari climate change, (perlu dibicarakan) apa yang akan kita lakukan,” tutur Diaz.