Greenpeace Sebut Indonesia Sulit Akses Dana Loss and Damage

Upaya Indonesia untuk mendapatkan akses ke dana 'Loss and Damage' dalam penanggulangan krisis iklim dinilai tidak akan mudah. Public Engagement and Actions Manager Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, mengatakan hal itu disebabkan posisi ganda Indonesia sebagai negara rentan sekaligus penyumbang emisi karbon yang signifikan.

Menurut Khalisah, krisis iklim yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari kegagalan paradigma ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, yang selama ini masih bergantung pada sektor ekstraktif, seperti eksploitasi hutan dan penggunaan energi fosil.

“Kalau kita bicara krisis iklim sebagai akumulasi dari kegagalan ekonomi, ekonomi ekstraktif adalah akar masalahnya. Kita lihat dari alih fungsi hutan dan lahan, hingga kebakaran hutan, itu adalah penyumbang emisi terbesar kita,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (17/9).

Ia menjelaskan bahwa dalam diplomasi internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP), posisi Indonesia sangat kompleks. Di satu sisi, Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Namun di sisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu emitter atau penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, khususnya dari sektor kehutanan dan energi.

Posisi Dilematis

“Ini yang membuat posisi kita dilematis. Kita negara yang rentan, tapi juga emitters," ujarnya. Saat memperjuangkan akses dana Loss and Damage, Indonesia bisa ditantang karena posisi negara ini berbeda dengan negara-negara kepulauan kecil yang tidak menyumbang emisi tetapi sangat terdampak krisis iklim.

Dana Loss and Damage merupakan salah satu bentuk keadilan iklim yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang untuk mendapatkan kompensasi dari negara-negara maju atas kerusakan yang sudah terjadi akibat perubahan iklim. 

Khalisah menekankan sudah waktunya Indonesia mengubah arah pembangunan dan tidak lagi bergantung pada ekonomi ekstraktif. 

"Sudah banyak ya, banyak riset sudah menunjukkan sebenarnya ekonomi ekstraktif itu ekonomi yang gagal secara ekonomi dan bahkan menghasilkan krisis multidimensi, belum lagi isu pelanggaran harmnya dan lain-lain yang sangat banyak," tuturnya.