Menkeu Purbaya Diminta Terapkan Cukai Biji Plastik demi Redam Dampak Kesehatan

Dietplastik Indonesia kembali mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menerapkan cukai biji plastik. Dengan begitu, beban tidak hanya diberikan pada masyarakat sebagai konsumen, tapi juga ditanggung industri hulu.

“Sama seperti minuman berperisa yang sudah terbukti berdampak pada kesehatan, plastik pun memberi beban kesehatan dan ekonomi yang nyata,” kata Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira dalam keterangan tertulis pada Selasa (30/9).

Tiza mengatakan, penerapan cukai ini bisa menjadi instrumen ganda, yaitu menekan laju produksi plastik virgin dan menghindari risiko gangguan kesehatan dari polusi plastik.

Tiza mengatakan, dengan perencanaan yang tepat, penerimaan cukai dapat dialokasikan untuk program kesehatan publik. Inovasi lainnya, untuk mendukung pengelolaan sampah rendah emisi, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat.

Desakan Kesekian Kalinya

Sebelumnya, Dietplastik Indonesia telah menggagas petisi mendorong cukai plastik pada 2018 lalu. Hampir 1,2 juta orang menandatangani petisi tersebut. Baru pada 2019, Kementerian Keuangan merespons dengan rencana penerapan cukai pada kantong plastik.

Akan tetapi, implementasinya tertunda akibat Pandemi Covid-19. Rencana sebelumnya resmi dihentikan pada Januari 2025 karena dianggap cukup dengan kebijakan non-fiskal pelarangan kantong plastik. 

“Sudah saatnya produsen lebih bertanggung jawab dalam proses produksinya, berinovasi mencari alternatif berkelanjutan, dan patuh pada prinsip extended producer responsibility,” ujar Nadya Mulya, penggagas petisi. 

Dampak bagi Kesehatan

Laporan Lancet Countdown on Health and Plastic mengungkapkan, polusi plastik menyebabkan ratusan ribu kematian setiap tahun. Selain itu, muncul kerugian US$1,5 juta atau Rp25 miliar (kurs Rp16.690/US$) akibat beban penyakit yang ditimbulkan.

Tak hanya berakhir di tempat sampah, mikroplastik dan bahan kimia berbahaya yang dilepaskan plastik dapat masuk ke udara, air, bahkan ke tubuh manusia. 

Laporan tersebut juga menjelaskan, intervensi di hulu merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi dampak krisis plastik. 

Dengan rekomendasi kebijakan ini, Dietplastik Indonesia menilai Indonesia berkesempatan menunjukkan kepemimpinan global dalam mengatasi polusi plastik sekaligus melindungi kesehatan warga.