Menhut: Angka Karhutla 2025 Turun Signifikan Jadi 213.984 Hektare

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan angka luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun signifikan pada tahun ini sebesar 160 ribu hektare menjadi 213.985 hektare. Hal ini berkat penguatan Manggala Agni (pasukan khusus pengendalian kebakaran hutan), operasi modifikasi cuaca, dan patroli terpadu di daerah rawan. 

“Angka karhutla dari tahun sebelumnya 375.805 hektare, kini menjadi 213.985 hektare,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Jakarta, Senin (13/10). 

Jika dibandingkan dengan puncak karhutla pada 2015, luasan karhutla turun dari 2,6 juta hektare menjadi 213 ribu hektare. Sistem deteksi dini juga disebut berkontribusi besar dalam penurunan ini.

Khusus untuk kawasan hutan, angka kebakaran turun dari 1,7 hektare pada 2015, menjadi 108 ribu hektare pada tahun ini. Untuk lahan gambut, dalam 10 tahun terakhir angkanya turun dari 891.275 hektare menjadi 24.212 hektare. 

Penurunan Titik Panas

Berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan confident level tinggi (80%), selama 1 Januari sampai 26 September 2025, tercatat 2.248 titik panas atau hotspot. Jumlahnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.954 titik. 

Raja Juli menambahkan, pencegahan dan pengendalian karhutla 2025 merupakan kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenhut sekaligus melakukan penandatanganan MoU dengan BNPB, untuk pencegahan dan penanganan karhutla ke depannya. 

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Desk dan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dibubarkan setelah situasi karhutla 2025 dinilai terkendali.

"Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Rabu (24/9).

Meskipun satgas dibubarkan, Suharyanto memastikan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan masih tetap dalam pengawasan sesuai skema yang ada. Berdasarkan hasil audiensi, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan agar pemerintah daerah juga mempertebal siaga dengan mengacu pada skema pengendalian karhutla yang sebelumnya dijalankan.