Kemenhut Beberkan Skema Pendanaan Rehabilitasi 12 Juta Hektare Lahan Kritis

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan sejumlah skema pendanaan untuk merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-30 atau COP30 di Brasil. 

Program besar ini direncanakan akan menggandeng berbagai sumber pendanaan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki,  mengatakan, salah satu pendanaan utama untuk program ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, negara tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pemulihan lahan kritis yang tersebar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Karena itu, pemerintah menyiapkan pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Anggaran dari APBN itu terbatas, tidak akan cukup. Karena lahan kritis itu 50% juga berada di luar kawasan hutan, di APL (areal penggunaan lain) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Rohmat, Rabu (26/11).

Selain mengandalkan anggaran pusat dan daerah, Rohman menyebut pemerintah akan meningkatkan peran sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan mendorong swadaya masyarakat untuk terlibat dalam rehabilitasi.

Di sisi lain, peluang besar juga datang dari pendanaan iklim, khususnya melalui perdagangan karbon. Indonesia disebut memiliki potensi kredit karbon kehutanan sebesar 13 juta ton CO2 ekuivalen, yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan di pasar karbon global.

“Melalui skema carbon credit kita ingin menarik komitmen internasional untuk membantu rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Indonesia. Kita akan terus menjajaki dan memasarkan potensi tersebut,” ujarnya. 

Proyek Karbon Berintegritas Tinggi

Menurut Rohmat, nilai kredit karbon yang ditawarkan Indonesia diyakini akan kompetitif karena berasal dari proyek berintegritas tinggi, termasuk dari sektor kehutanan dan potensi blue carbon di wilayah pesisir.

“Tentunya nanti ada juga yang dari transisi energi ke energi terbarukan. Tapi sampai saat ini belum ada harga yang fix, tapi kami yakin harganya cukup tinggi karena kita menjual high integrity carbon,” kata Rohmat.