Studi IESR: Listrik dari PLTU 85 GW Sebabkan Kenaikan Emisi 8% per Tahun

Hasil analisis Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam jaringan PLN dengan kapasitas 85 GW dapat meningkatkan emisi sektor ketenagalistrikan rata-rata 8% per tahun. Angka ini didapat dalam lima tahun terakhir, dengan total emisi 352 juta ton CO2e pada 2024. 

Riset ini juga menunjukkan PLTU captive untuk industri dengan kapasitas 31,1 GW menghasilkan 131 juta ton CO2e pada 2024. Jumlah tersebut setara 37% total emisi sektor ketenagalistrikan. 

Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan percepatan transisi energi melalui adopsi masif energi terbarukan harus dibarengi dengan pensiun dini PLTU batu bara. 

Kebijakan yang ada, seperti Peraturan Presiden (Perpres) 112/2022, perlu diperkuat dengan larangan tegas terhadap pembangunan PLTU baru. Selain itu, seluruh PLTU wajib menurunkan emisi setelah beroperasi selama 10 tahun, dan seluruhnya harus berhenti beroperasi pada 2050.

“Kebijakan ini penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah serta memberikan sinyal yang jelas bagi pelaku industri, baik batu bara maupun energi terbarukan, agar mereka dapat menyiapkan strategi transisi,” kata Deon, dalam acara ‘Brown to Green Conference: Unlocking Enabling Environments for Indonesia to Transition Beyond Coal’ dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (5/12).

Deon menambahkan, belajar dari Inggris, transisi keluar dari ekonomi batu bara membutuhkan perencanaan dini dan waktu untuk melakukan diversifikasi ekonomi selama puluhan tahun. Karena itu, Indonesia perlu bergerak sekarang agar siap ketika dunia sudah meninggalkan penggunaan batubara.

Sebagai langkah awal transisi, IESR menekankan perlunya mengoperasikan PLTU secara fleksibel, sembari menunggu pembangkit tersebut dipensiunkan lebih cepat. Pendekatan ini krusial untuk membuka ruang integrasi pembangkit energi terbarukan yang lebih besar dalam sistem kelistrikan nasional. 

Rekomendasi Jangka Pendek Hingga Jangka Panjang

IESR juga merekomendasikan agar dalam jangka pendek Kementerian ESDM  menyusun peta jalan fleksibilitas sistem tenaga listrik, baik di tingkat nasional maupun per pulau. Peta jalan perlu disertai revisi kontrak Purchase Power Agreement (PPA) untuk PLTU sehingga memungkinkan fleksibilitas operasi. Tidak hanya itu, pengembangan proyek percontohan penyimpanan energi berbasis baterai (BESS) dan pumped hydro (PHES) juga perlu segera dimulai.

Pada jangka menengah, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan sistem listrik untuk mengelola variabilitas energi terbarukan dengan penerapan program demand response beserta insentif pendukungnya, percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan energi, serta penguatan interkoneksi dan smart grid. 

Sementara itu, agar sistem ketenagalistrikan tetap andal maka dalam jangka panjang Indonesia perlu mengembangkan pasar ancillary services, membangun interkoneksi lintas pulau hingga lintas negara, serta evaluasi berkala terhadap roadmap fleksibilitas.

Sejalan dengan upaya meningkatkan fleksibilitas sistem, IESR mendorong langkah konkret untuk mengatasi dominasi PLTU captive di sektor industri, di antaranya pembukaan akses listrik hijau melalui mekanisme Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT), penghapusan biaya yang menghambat pemasangan PLTS dan BESS, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, serta penyediaan pembiayaan terjangkau dan penjaminan risiko untuk proyek-proyek energi terbarukan.

Lebih lanjut, untuk mempersiapkan peralihan menuju energi terbarukan sepenuhnya, dibutuhkan data kredibel tentang industri batu bara. Untuk itu, IESR meluncurkan Coalradar.id, sebuah platform data interaktif yang menyajikan informasi lengkap mengenai produksi batu bara, PLTU, aliran fiskal seperti PNBP, serta berbagai indikator regional hingga tingkat kabupaten/kota. 

Dilengkapi peta interaktif dan data yang diperbarui secara berkala, platform ini mendukung perencanaan dan dialog pembangunan daerah berbasis bukti. 

Coalradar.id juga menyediakan pengukuran kerentanan provinsi terhadap penurunan industri batu bara berdasarkan tren 2010–2022. Fitur ini membantu mengidentifikasi daerah yang paling terdampak, membandingkan kekuatan dan kerentanan tiap wilayah, serta memberikan baseline untuk perencanaan transisi di masa depan.