Proyek Pangan 1990-an Rusak Gambut Kalteng, Kini Merauke Dikepung Titik Panas

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan degradasi lahan gambut yang memicu kerentanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, berawal dari agenda ketahanan pangan pemerintah pada 1996-1997. Namun, dia menyebut program pemerintah untuk ketahanan pangan kali ini akan berbeda.

Menurut Hanif, pembukaan satu juta hektare lahan untuk proyek ketahanan pangan atau food estate kala itu muncul secara pragmatis pada 1996. Dengan ambisi mencapai swasembada pangan, operasionalnya langsung digenjot pada tahun berikutnya.

“Namun ini berbeda, untuk yang sekarang dilakukan di Papua Selatan, terutama, telah melakukan kajian sejak 2020,” kata Hanif, dalam Konferensi Pers di Jakarta, pada Kamis (15/10). 

“Kami telah menyusun kajian lingkungan hidup strategis pada lokasi-lokasi yang paling mungkin untuk dilakukan ekstensifikasi pertanian,” ujar dia menambahkan. 

Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah saat itu, kata Hanif, dilakukan secara masif tanpa kajian lingkungan yang rinci. Akibatnya, air gambut yang mestinya dipertahankan justru terkuras. Lahan gambut yang kering lebih rentan tersulut api dan sulit dipadamkan bila terbakar.

Selain telah dikonversi untuk menunjang kegiatan pembangunan, proyek tersebut juga meninggalkan kanal-kanal lahan gambut yang tidak terkelola dengan baik. 

“Dari konteks satu juta itu, mungkin hampir 500-nya (hektare) sudah terbuka waktu itu dan ini menyisakan permasalahan lingkungan,” ucapnya.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu kemudian menambahkan, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) salah satunya untuk menyelesaikan persoalan kanal terbengkalai ini. “Itu yang paling sederhana,” kata Hanif.

Temuan Titik Panas di Proyek Pangan Garapan Pemerintah

Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bertajuk ‘Siapa di Balik Api?’ mengungkapkan, terdapat 807 titik panas atau hotspot sepanjang Januari-Agustus 2026 di kawasan pengembangan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan, bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

Dari total titik panas itu, 674 di antaranya terpantau berada di area yang secara administratif berada di bawah pengampuan langsung pemerintah. Sisanya, berada di area kelolaan korporasi swasta.

Titik panas di area dengan pengampu Kementerian Koordinator Bidang Pangan tercatat pada tiga kluster, terletak di Desa Salam Epe, Desa Sigad, dan Desa Bibikem. Titik panas juga ditemukan di area proyek pangan kelolaan Kementerian Pertanian di Desa Buepe.

Menurut Walhi, temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab kelembagaan pemerintah sebagai penggagas dan koordinator program ketahanan pangan.

“Termasuk kewajiban memastikan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilaksanakan secara memadai sebelum dan selama pembukaan berlangsung,” kata Walhi dalam laporannya.

Lembaga non-pemerintah yang aktif mengampanyekan isu lingkungan itu menegaskan, kebijakan maupun penegakan hukum karhutla di kawasan ini mestinya menjangkau korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah pengampu proyek.