Indonesia Punya 312 Lapangan Panas Bumi, Bisa Jadi Sumber Energi Baru
Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) menyebutkan, Indonesia memiliki potensi 312 lapangan panas bumi. Dari jumlah tersebut, baru 70 lapangan yang menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Sisanya bisa dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan.
Ketua Umum METI Surya Darma menilai, program pengeboran eksplorasi oleh pemerintah atau government drilling WKP merupakan langkah yang bagus untuk menjaring investor. Namun, menurutnya tidak mudah bagi pemerintah mengeksplorasi seluruh 312 lapangan tersebut.
Karena itu, menurut dia perlu ada keterlibatan swasta. "Bagi kami, lebih senang kalau sudah ada kepastian, baru ditender. Jadi tidak ada risiko eksplorasi," kata dia di Jakarta, Rabu (30/10).
Ia menjelaskan, eksplorasi panas bumi selain menggunakan program government drilling, sulit untuk dilakukan saat ini. Sebab, kemampuan pemerintah terbatas.
Apalagi, pemerintah punya program penugasan langsung untuk menggarap WKP. Perusahaan yang mendapat penugasan dapat melakukan kajian atas WKP dan dapat mengajukan penawaran jika tertarik.
(Baca: Hingga September, Kapasitas Panas Bumi Capai 2003,3 MW)
Namun, ia menilai upaya pemerintah dalam menggenjot eksplorasi WKP lewat program penugasan, belum maksimal. “Penugasan dari eksplorasi sampai pendahuluan, sampai sekarang kan belum ada yang jalan. Maksudnya, eksplorasi ke driling kan belum," katanya.
Ia juga menilai, skema penugasan itu membuat pengembang menanggung semua risiko pengeboran. Padahal, di Filipina, semua risikonya ditanggung pemerintah dan akhirnya bisa berjalan.
“Ketika itu (risiko) semua tidak diambil pemerintah, kemudian diserahkan ke swasta—tapi tidak diberikan insentif—mereka akan berpikir kembali," kata dia.
(Baca: Kementerian ESDM Lelang Tiga Wilayah Kerja Panas Bumi)
Apalagi, menurutnya pengembang belum tentu memperoleh hasil dari pengeboran WKP, meskipun menanggung segala risikonya. Padahal investor butuh sekitar US$ 10 juta untuk mengebor satu sumur. Belum lagi, satu wilayah bisa ada tiga sumur.
"Itu juga belum terbukti (hasilnya). Sekarang kalau US$ 30 juta kan sudah Rp 400 miliar. Kalau tidak terbukti pasti besok dituding korupsi lah, merugikan negara lah. Tidak semudah itu,” katanya.
Maka dari itu, ia berharap agar ada satu pimpinan di pemerintah yang khusus yang khusus menangani energi terbarukan. Sosok tersebut harus mampu mengatasi beragam persoalan, khususnya terkait pengembangan energi baru terbarukan. "Itu yang mendorong adanya sosok wakil menteri yang mengurus hal itu," katanya.
(Baca: Tahun Ini Pemerintah Kerjakan Pengeboran di Tiga Wilayah Panas Bumi)
