DEN Minta Pemerintah Percepat Amdal untuk Proyek EBT

Proses perizinan Amdal yang lambat justru kontradiktif dengan kebutuhan Indonesia untuk menambah kapasitas pembangkit EBT. Padahal, jika ingin mendorong transisi energi di Indonesia, pemerintah seharusnya mempercepat dan mempermudah izin-izin terkait lingkungan.

Oleh sebab itu, DEN mengusulkan kepada pemerintah agar percepatan izin lingkungan seperti Amdal maupun izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) bisa tertuang dalam kebijakan khusus berupa Peraturan Presiden (Perpres). Pasalnya, meski sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pengembangan proyek EBT tidak bisa menggunakannya sebagai landasan untuk mempercepat penyelesaian proyek energi bersih tersebut. 

Transisi Energi Indonesia Tertinggal

Berbagai kendala ini membuat kinerja transisi energi Indonesia masih kalah dibanding Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Hal ini tercatat dalam laporan World Economic Forum (WEF) yang bertajuk Fostering Effective Energy Transition 2023.

WEF menilai kinerja transisi energi di 120 negara berdasarkan belasan indikator, di antaranya tingkat penggunaan energi bersih, pengurangan emisi karbon, kesiapan infrastruktur, sampai kerangka regulasi dan kemampuan finansial setiap negara untuk mendorong transisi energi.

Hasil penilaiannya kemudian dirumuskan menjadi Energy Transition Index (ETI) dengan sistem skor 0-100. Skor ETI 0 menunjukkan kinerja yang sangat buruk, sedangkan ETI 100 sangat baik.

Dengan metode tersebut, pada 2023 Malaysia memperoleh skor ETI 61,7 poin, paling tinggi di Asia Tenggara. Di bawahnya ada Vietnam dengan skor 58,9 poin, Thailand 55,9 poin, dan Indonesia dengan skor 55,8 poin.