Pemerintah Turunkan Daya PLTU Suralaya, Berdampak pada Suplai Listrik?
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menurunkan daya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya unit 1-4 dengan total kapasitas sebesar 1,6 Gigawatt (GW). Namun, adanya penurunan ini tidak mengurangi pasokan listrik untuk Jawa-Bali.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu mengatakan pasokan listrik Jawa-Bali saat ini over kapasitas. Dengan demikian, penurunan daya PLTU tersebut tidak akan mengganggu kebutuhan konsumen.
Selain untuk mengurangi polusi udara, Jisman mengatakan, penurunan daya PLTU Suralaya juga sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi di Indonesia. Penurunan pasokan listrik dari pembangkit batu bara kedepannya memang akan terus terjadi seiring dengan komitmen Indonesia yang akan beralih menggunakan energi hijau.
Namun, dia belum bisa menyebutkan PLTU mana lagi yang akan diturunkan kapasitas dayanya. “Pemerintah dan PLN itu melihat kriteria utama untuk menurunkan kapasitas daya pembangkit dari umurnya,” kata dia di Jakarta, Kamis (26/10).
Dia mengatakan, penurunan daya PLTU juga memprtimbangkan pasokan dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan.
Berdampak pada Polusi Udara
Sebelumnya, PLN pernah menurunkan kapasitas produksi PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta seiring adanya gelaran KTT ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023.
Sebagai gantinya, PLN akan meningkatkan keandalan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Tawar dan Muara Karang.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, sumber pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek berasal dari emisi PLTU batu bara sebesar 34%. Sedangkan dari emisi kendaraan 44%.
Dengan demikian, upaya pemerintah dengan menurunkan kapasitas produksi listrik PLTU Suralaya diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Pasalnya, buruknya polusi udara, terlebih di Jakarta kini menjadi isu nasional. Beberapa indikator mencatat angkanya masuk ke level tidak sehat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra menyampaikan bahwa pihaknya dan PT PLN (Persero) berkomitmen untuk selalu menjaga emisi PLTU sesuai dengan regulasi.
Selain itu PLN telah menetapkan standar pemasangan Electro Static Precipitator (ESP) pada setiap PLTU, sehingga emisi yang dikeluarkan oleh PLTU selalu aman dan berada dibawah ambang batas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Sesuai Permen LHK no. 15 tahun 2019, ambang batas partikulat adalah 100 mg/m3, sedangkan hasil pengukuran partikulat di Suralaya di bawah 60 mg/m3" kata Edwin.
Untuk diketahui, PLTU Suralaya merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia yang menghasilkan listrik mencapai 3.400 MW dan memproduksi sekitar 50% dari total produksi PLN IP serta berkontribusi sekitar 18% kebutuhan listrik Jawa-Bali. Dengan transmisi sebesar 500 kV, pembangkit tersebut mengkonsumsi batu bara sekitar 35.000 ton per hari.
