Wacana Setop Energi Fosil Terancam, AS Malah Masif Lelang Blok Migas
Sejumlah negara mulai mendesak untuk mencapai kesepakatan menghentikan energi fosil pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim alias UN Framework Convention on Climate Change atau COP28, di Dubai. Namun secara bersamaan, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan akan melelang 35.000 hektare lapangan minyak dan gas di Wyoming, AS.
Padahal, KTT COP28 bertujuan untuk melawan perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar berbasis fosil.
Melansir dari Reuters, Biro Manajemen Lahan (BLM) Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat menuturkan akan menawarkan 63 paket lapangan migas di lahan seluas 44.000 hektare di enam negara bagian Barat selama dua pekan ke depan. Penjualan lapangan migas di Wyoming adalah yang terbesar dengan 37 paket.
Sementara sisa luas lahan migas yang ada di New Mexico, Oklahoma, Nevada, North Dakota, dan Utah, akan dijual pada 30 November, 5 Desember, dan 12 Desember 2023, “Semua penjualan akan dilakukan melalui platform lelang online EnergyNet,” kata BLM, dikutip dari Reuters, Rabu (29/11).
Seperti yang diketahui, KTT Perubahan Iklim PBB COP28, akan dimulai pada Kamis (30/11) esok dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Adanya acara ini membuat puluhan negara berencana untuk mendorong kesepakatan pertama di dunia yakni menghentikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas yang bisa menghasilkan karbon dioksida.
Pada pertemuan tersebut, Presiden AS Joe Biden diperkirakan tidak akan hadir. Namun, Juru bicara dalam negeri tidak memberikan komentar apa pun tentang hal ini.
Sementara itu, Manajer Program Bahan Bakar Fosil Senior Friends of the Earth Nicole Ghol menilai Joe Biden sangat salah dalam bertindak karena seharusnya melakukan aksi perubahan iklim. Namun, dia justru mendukung perluasan penggunaan bahan bakar fosil di Amerika Serikat dengan melelang lapangan migas untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
"Alih-alih melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk melawan perubahan iklim, Joe Biden justru terus mendukung perluasan penggunaan bahan bakar fosil di Amerika Serikat," ujar Nicole Ghio.
Kebijakan ekstraksi minyak AS telah memusingkan Presiden AS Joe Biden, yang berjanji dalam kampanyenya untuk mengakhiri penyewaan baru di tanah dan perairan federal, tetapi diblokir oleh pengadilan untuk melakukannya.
Inflation Reduction Act (IRA) Biden, sebuah undang-undang perubahan iklim yang disahkan tahun lalu, menjadikan lelang minyak dan gas sebagai prasyarat untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, undang-undang ini juga mensyaratkan tingkat royalti yang lebih tinggi dan penawaran minimum yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengembalian pajak bagi wajib pajak.
Departemen Dalam Negeri Biden telah mengeluarkan jauh lebih sedikit kontrak baru dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Berdasarkan data dari BLM, lembaga tersebut menerbitkan 527 kontrak pada tahun fiskal 2021 dan 2022 yang digabungkan, dibandingkan dengan 2.740 pada dua tahun sebelumnya, selama pemerintahan Presiden Donald Trump.
