Berita energi fosil Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Transisi energi Indonesia menghadapi risiko serius, mulai dari terjebak pada ketergantungan bahan bakar fosil, keterbatasan pengembangan energi terbarukan, hingga kesenjangan pendanaan iklim.

Pada pembicaraan iklim PBB 2021, negara-negara menyepakati penghentian dukungan pendanaan untuk energi fosil internasional paling lambat akhir 2022, serta memprioritaskan investasi ke energi bersih.

Keputusan mengucurkan Rp200 triliun tanpa arahan jelas kepada bank-bank Himbara dan ke sektor mana dana itu akan mengalir, bisa melahirkan risiko sistemik baru.

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump mendorong peningkatan produksi minyak dan gas yang sudah berada pada rekor tertinggi sembari memangkas subsidi untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Pencabutan endangerment finding merupakan bagian dari langkah lebih luas pemerintahan Trump yang telah membatalkan puluhan aturan iklim sejak kembali berkuasa pada Januari 2025.

Pemerintah perlu mengadopsi kerangka environmental, social, governance (ESG) sebagai panduan penyaluran dana tersebut.

Langkah transisi menuju energi terbarukan tidak bisa ditunda dan harus segera dimulai dengan menyiapkan regulasi yang kuat serta aksi nyata.

Selain mahal, Greenpeace menilai ketersediaan gas juga tidak stabil sehingga energi fosil ini tidak tepat jika dijadikan tumpuan untuk transisi menuju energi bersih.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100% pembangkit listrik yang ada di Indonesua menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBT).

RUPTL terbaru mengusulkan tambahan 16,6 GW tenaga fosil baru hingga 2034, sehingga memperdalam ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

RUPTL PT PLN 2025-2034 mengusulkan penambahan 16.6 GW tenaga fosil, berlawanan dengan janji transisi energi Presiden Prabowo di G20.

Greenpeace membantah melakukan kesalahan dan menyebut kasus ini sebagai serangan terhadap hak-hak kebebasan berpendapat.

Harga listrik yang dihasilkan PLTS dan PLTB kini lebih terjangkau sehingga bisa bersaing dengan energi berbasis fosil.

International Energy Agency (IEA) yang dibentuk pada 1974 untuk mengawal dominasi industri migas kini mulai berfokus di sektor transisi energi, memicu kritik keras dari pendukung energi fosil.

Trump akan mengumumkan “keadaan darurat energi nasional”, yang menguraikan serangkaian perubahan yang akan membalikkan peraturan iklim AS dan meningkatkan produksi minyak dan gas.