Jokowi Didesak Beri Kepastian untuk Pembangunan Pembangkit Nuklir
Presiden Joko Widodo didesak untuk memberikan kepastian terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Hal itu disampaikan Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (12/1).
“Tadi Wakil Presiden sepakat untuk menyampaikan ini (harapan MEBNI atas pembangunan PLTN di Indonesia) kepada Presiden, karena bukan tugas Wapres dalam konteks mengambil keputusan. Sehingga goodwill politiknya, Wapres akan sampaikan ke Presiden,” kata Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi.
Dia berharap sudah ada pernyataan atau keputusan terkait pembangunan PLTN
sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bulan Oktober nanti.
“Harapannya sebelum akhir jabatan Oktober, setidaknya di bulan Agustus ada satu statement tentang nuklir ini, karena dari berbagai sudut pandang regulasi, undang-undang dan peraturan semuanya sudah,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum MEBNI, Arnold Soetrisnanto, mengatakan organisasi MEBNI yang dideklarasikan Maret 2023 lalu ingin mendorong dan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
Arnold mengatakan, keinginan membangun PLTN di Indonesia sudah disampaikan Presiden pertama RI Soekarno 1950-an. Selanjutnya pada 1960-an dibentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
“Dan sampai sekarang sudah tujuh presiden, tidak ada hasil (pembangunan PLTN),” kata Arnold.
Arnold menyampaikan, pihaknya menghadap Wakil Presiden untuk meminta dukungan politis terhadap pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
