Pemerintah Siapkan 2 Juta Ha Lahan untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
Pemerintah siapkan lahan untuk pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol dengan total dua juta hektare. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2024, pemerintah melakukan percepatan fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
Lahan tersebut terbagi menjadi empat klaster. Klaster 1 (satu) dan 2 (dua) seluas kurang lebih 1.000.000 Ha, klaster 3 (tiga) seluas kurang lebih 504.373 Ha, dan klaster 4 (empat) seluas kurang lebih 400.000 Ha.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, Bahlil Lahadalia, mengatakan total rencana investasi perkebunan tebu terintegrasi swasta klaster tiga diperkirakan mencapai US$ 5,62 miliar atau Rp 83,27 triliun. Ini akan menjadi investasi yang besar sehingga investor yang masuk harus memiliki kredibilitas nyata.
Bahlil mengatakan, nantinya lahan tersebut akan dikelola dengan teknologi tinggi dan pabriknya memiliki skala besar. Setiap investor yang ingin ikut ambil bagian pada proyek ini diwajibkan mampu memenuhi hak-hak adat masyarakat di sana.
”Ke depannya investasi ini melibatkan orang daerah. Jangan investornya yang tumbuh tapi masyarakatnya mati. Enggak boleh! Kita mau fair. Kita mau investornya tumbuh, negara dapat hasil, daerah dapat hasil, rakyat juga dapat hasil. Jadi konsepnya adalah tumbuh bersama-sama,” ujar Bahlil saat memimpin rapat perdana Satgas percepatan swasembada gula dan bioetanol seperti dikutip Jumat (3/5).
Bahlil mengungkapkan jika pihak Badan Karantina Indonesia telah mengetes bibit tebu yang didatangkan langsung dari Australia. Diharapkan bibit ini mampu menjadi bibit unggul yang bisa menghasilkan tanaman tebu yang berkualitas. Pelaksanaan investasi swasembada gula dan bioetanol ini diperkirakan akan selesai 2027.
Rapat ini dilaksanakan untuk melakukan pembagian tugas awal dengan Kementerian/Lembaga terkait yang juga ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengambil peran dalam mendorong percepatan investasi komoditas tebu. Ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas dua bulan lalu yang dihadiri oleh Menteri BUMN, Menteri LHK, Menko Perekonomian, Mendagri dan Kepala Badan Karantina.
