Menteri Bahlil Terkejut Anggaran Ditjen EBTKE Cuma Rp 657 Miliar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkejut melihat nilai anggaran Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 657 miliar. Menurutnya anggaran tersebut terlalu kecil untuk mendukung rencana pemerintah Indonesia mencapai transisi energi dan mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
"Anggaran Ibu (Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi) kecil banget, ya. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini kita bisa bicara transisi energi," ujar Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8).
Anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 184 miliar. Kemudian, anggaran pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp 44,53 miliar dan pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp 64,50 miliar.
Anggaran itu juga akan digunakan untuk membangun tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) senilai Rp 45,30 miliar. Selain itu, anggaran untuk perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan sebesar Rp 47,59 miliar.
Pagu Anggaran Ditjen EBTKE Naik 24%
Sebelumnya, pagu Anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) pada 2025 diusulkan sebesar Rp 555,98 miliar. Anggaran tersebut naik 24% dibandingkan 2024 sebesar Rp 446,75 miliar. Jika dibandingkan dengan anggaran Ditjen EBTKE dalam RAPBN 2025 yang mencapai Rp 657 miliar, usulan dari Ditjen EBTKE justru lebih kecil.
Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi mengatakan Kementerian ESDM tengah meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia. Peningkatan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur EBT di Indonesia.
"Tapi ini masih pagu indikatif, dan rencana strategi revisi sedang di bahas," ujarnya kepada Katadata.co.id, melalui pesan tertulis, Jumat (7/6).
Dia mengatakan, peningkatan tersebut juga didasari oleh masih banyaknya daerah yang belum menikmati jaringan listrik di Indonesia. Namun, Kementerian ESDM tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berkolaborasi dan mendorong PT PLN untuk dapat membangun infrastruktur listrik.
"Daftar daerah yang belum terlistriki masih banyak untuk Kementerian ESDM saja yang melakukan, harus berkolaborasi dan mendorong PLN untuk menyegerakan capaian akses listrik untuk masyarakat. Kebanyakan permintaan di Papua dan Kalimantan," ujarnya.
