Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Pemasok Bioavtur Terbesar di ASEAN
Pemerintah tengah menggenjot pengunaan biodiesel baik untuk keperluan domestik mapun ekspor. Indonesia bahkan ditargetkan menjadi produsen sekaligus pemasok Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur terbesar di ASEAN.
"Ke depan, Indonesia akan menyiapkan untuk 5 persen dari penggunaan aftur yang diharapkan Indonesia menjadi supplier terbesar di ASEAN," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlagga menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional Renewable Energy dan Tradisi Energi dan Rapat Kerja Nasional Badan Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (29/8).
Dia mengatakan, pemerintah telah mendorong energi bersih dari bahan nabati melalui implementasi Mandatori Biodiesel. Melalui program tersebut, Indonesia berhasil menjadi negara yang menerapkan secara konsisten tingkat pencampurang bahan bakar nabati tertinggi selama delapan tahun terakhir.
Airlangga mengatakan, Indonesia bahkan sedang menyiapkan untuk Mandatori B40 yang rencananya akan dikeluarkan Januari 2025. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mengembangkan program ini, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia sebagai sumber daya manusia.
"Kita butuh lebih banyak lagi sains, teknologi, engineering, dan matematik terutama untuk digitalisasi dan industri masa depan, termasuk dalam transisi energi. Jadi cetaklah insinyur sebanyak-banyaknya,” pungkas Menko Airlangga.
Siapkan Sejumlah Regulasi
Dia mengatakan, Indonesia terus berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), yaitu sebesar 31,89% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Indonesia juga menargetkan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Menurut Airlangga, akselerasi inovasi energi baru terbarukan dan transisi energi menjadi penting. Pasalnya, energi adalah kontribusi utama dari gas rumah kaca di Indonesia, yaitu mencapai 34 persen dari total energi gas rumah kaca.
"Suka-tidak suka transisi hijau ini adalah upaya yang paling efektif,” ujarnya.
Dalam mendukung upaya transisi energi ini, Airlangga mengatakan, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang diantaranya dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon.
Pada Februari 2023, pemerintah juga telah meluncurkan emission trading system (ETS) pada sektor pembangkit listrik dan telah meluncurkan Bursa Karbon (IDX Carbon) pada September 2023. Skema perdagangan karbon pada subsektor pembangkit listrik ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 nanti
