Greenpeace dan Celios: Negara Bisa Untung dari Pensiun Dini PLTU
Buat ringkasan dengan AI
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menanggapi kekhawatiran pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang akan membebani keuangan negara. Menurut Bhima, rencana pensiun dini PLTU seharusnya dianggap sebagai keuntungan karena menghemat biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan.
Meurut Bhima, kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp 18 triliun pada 2023, karena kapasitas yang tidak terpakai.
Menurutnya, paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis. Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan, sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan.
“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (5/11).
Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan pensiun dini PLTU batubara adalah bagian dari proses transisi energi yang cepat dan adil. Hal ini memungkinkan Indonesia mengatasi dampak krisis iklim.
“Biaya untuk transisi energi, termasuk pensiun dini PLTU, tidak bisa dipandang sebagai kerugian negara. Justru, biaya yang dikeluarkan akibat kelalaian dalam transisi energi itulah yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam konteks yang lebih luas,” ujar Leonard.
Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain), Tata Mustasya, menyatakan percepatan pembangunan smart grid akibat pensiun dini PLTU batubara merupakan investasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Kementerian Keuangan harus berperan sebagai ototita yang berani berinvestasi besar untuk kemajuan masa depan.
"Percepatan transisi energi dan pembangunan smart grid adalah kunci bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju,” ujar Tata.
Tata mengatakan, investasi pemerintah yang besar di sektor kunci seperti teknologi informasi, aeronotika, medis, dan pengobatan terbukti menjadi kunci keberhasilan negara-negara maju. Pembangunan smart grid dan percepatan transisi energi akan memperkuat ketahanan energi, akses energi yang inklusif, dan mitigasi krisis iklim.
"Keengganan untuk membangun transmisi justru akan menimbulkan ongkos besar bagi Indonesia dalam lima hingga 30 tahun ke depan. Komitmen pemerintah yang jelas juga akan memberikan sinyal positif bagi publik dan investor untuk membiayai energi terbarukan di Indonesia,” kata Tata.
