Tren Industri Data Center Global Jadi Katalis Adopsi EBT

11 Desember 2024, 13:25

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.

Teknisi melakukan pemeriksaan panel surya di Gedung Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) sampai pada akhir 2023 baru mencapai 13,1 persen, dan pemerintah menargetkan bauran energi nasional pada tahun 2024 sebesar 19,49 persen. Pada 2025 pemerintah optimis mampu memenuhi target 23 persen meski sulit tercapai karena realisasi investasi di sektor energi terbarukan masih belum signifikan.

Ringkasan

Bank Indonesia memperpanjang insentif DP 0% untuk KPR dan pembiayaan kendaraan hingga Desember 2025, menyesuaikan loan to value/financing to value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti dan kendaraan bermotor.
Kebijakan ini awalnya dijadwalkan berakhir pada Desember 2024 tetapi diperpanjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Perpanjangan insentif ini merupakan bagian dari respons BI terhadap dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan mendorong daya beli masyarakat melalui relaksasi LTV/FTV yang telah diberlakukan sejak 1 Maret 2021.

! Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI

Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai perkembangan bisnis data center akan mendorong adopsi energi baru terbarukan di Indonesia.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan beberapa perusahaan internasional seperti Amazon, Apple, dan Google saat ini membutuhkan tambahan energi yang besar untuk mendukung pengembangan bisnisnya. Selain itu, banyak perusahan penyedia data center sedang menjajaki peluang berinvestasi di negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Arthur menilai banyak perusahaan global yang berkomitmen untuk menggunakan listrik hijau sehingga menjadi peluang menarik untuk dijajaki.

"Bahkan ada yang meminta komitmen agar energi baru terbarukannya 100% itu sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan global yang tergabung dalam RE100," ujar Arthur dalam acara Katadata "Indonesia Policy Dialogue", di Jakarta, Rabu (11/12).

Arthur mengatakan, perusahaan tersebut bersedia sedikit lebih mahal guna mendapatkan jaminan atas pasokan listrik bersumber dari pembangkit EBT. Ia menilai Indonesia harus menangkap ini sebagai peluang karena mereka akan melihat negara mana yang bisa memberikan mereka listrik yang bersih tapi murah.

Arthur mengatakan, untuk dapat menarik perusahaan internasional maka pemerintah harus memberikan kepastian regulasi untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, jika regulasi di Indonesia berubah-ubah atau tidak pasti maka akan membuat investor ragu untuk menjalankan proyek di Indonesia.

"Dia tahu, karena kan tipe industri kayak gini kan investasinya jangka panjang. Jadi enggak bisa berubah-berubah. Jadi kepastian regulasi nomor satu," ujarnya.

Lanjutnya, Indonesia harusnya dapat menangkap peluang tersebut karena besarnya potensi dan juga terus menurunnya harga pembangunan pembangkit EBT. Sebagai contoh, harga panel solar dan modul surya untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terus turun setiap tahunnya. Bahkan, investasi pembangunan PLTS saat ini sudah berada di bawah investasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Rekomendasi Produk