AS Segera Rilis Insentif Produksi Hidrogen Bersih

Departemen Keuangan AS akan merilis panduan tentang cara mengakses Kredit Pajak Produksi Hidrogen Bersih pada akhir pekan ini. Aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022.

Kredit Pajak Produksi Hidrogen Bersih adalah insentif yang diberikan kepada produsen hidrogen bersih untuk mendorong produksi yang lebih banyak. Kredit pajak ini tersedia selama 10 tahun sejak fasilitas yang memenuhi syarat mulai beroperasi.

Dikutip dari Reuters, Kamis (2/1), panduan yang telah lama ditunggu-tunggu tersebut akan menyediakan jalur bagi hidrogen yang diproduksi menggunakan tenaga nuklir untuk mengakses kredit tersebut. Namun belum ada pejelasan rinci mengenai aturan tersebut.

Pertanyaan tentang apakah pembangkit nuklir yang ada harus memenuhi syarat untuk subsidi hidrogen telah menjadi titik kritis utama untuk aturan tersebut. Di sisi lain, para pencinta lingkungan mengatakan bahwa hanya hidrogen yang diproduksi dengan sumber energi bersih baru yang harus diberikan fasilitas tersebut.

Salah satu sumber mengatakan panduan tersebut kemungkinan akan dirilis pada Jumat (3/1) besok. Seorang juru bicara mengatakan, Departemen Keuangan sedang berupaya untuk menyelesaikan panduan tersebut dan bahwa lembaga itu sedang mempertimbangkan berbagai permintaan terkait dengan aturan tersebut.

"Menyelesaikan aturan yang akan membantu meningkatkan skala industri hidrogen bersih sambil menerapkan perlindungan lingkungan yang ditetapkan dalam undang-undang tetap menjadi prioritas utama bagi Departemen Keuangan," kata juru bicara Michael Martinez.

"Dalam proses tersebut, kami mempertimbangkan dengan saksama berbagai komentar yang kami terima terkait peraturan yang diusulkan," ujarnya.

Pada Desember 2023, Departemen Keuangan meluncurkan aturan yang diusulkan yang mengatur bagaimana perusahaan energi akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit berdasarkan undang-undang tersebut.

Dalam rancangan panduannya, lembaga tersebut mengatakan bahwa kredit akan berkisar antara 60 sen hingga US$ 3 per kilogram dan didasarkan pada emisi gas rumah kaca siklus hidup dari sumber pembangkit listrik yang digunakan dalam produksi hidrogen.

Para produsen tenaga nuklir negara tersebut, yang hampir bebas karbon, sejak itu telah melobi pemerintahan Biden untuk memasukkan reaktor yang ada dalam program tersebut. Tingkat penyertaan tenaga nuklir dalam aturan akhir akan menentukan apakah layak secara komersial untuk berinvestasi dalam produksi hidrogen, kata salah satu sumber.