Pemerintah Mulai Uji Teknis Biodiesel B50, Diimplementasikan 2026
Ringkasan
- OJK mengklasifikasikan PLTU batu bara yang akan memasuki masa pensiun dini sebagai hijau dalam Taksonomi Keungan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dengan syarat harus dibangun sebelum 2031, tutup sebelum 2050, dan mengurangi emisi sebesar 35%.
- TKBI bertujuan menyederhanakan kategori hijau dan transisi, namun Center of Economic and Law Studies (Celios) mempertanyakan penghapusan kategori "merah" karena dapat berpotensi menyebabkan risiko greenwashing.
- Celios merekomendasikan pemisahan KBLI yang tidak layak dibiayai, dukungan bagi industri daur ulang, serta evaluasi rantai pasok menyeluruh untuk memastikan penilaian mempertimbangkan seluruh siklus hidup KBLI dalam penentuan klasifikasi.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan saat ini pemerintah sedang melakukan uji teknis implementasi bahan bakar biodiesel 50 persen (B50). Implementasi B50 ditargetkan akan diimplementasikan pada 2026.
"Arahan dari Pak Menteri (Bahlil Lahadalia), 2026 sudah bisa masuk ke 50 persen. Namun saat ini kami sedang melakukan pengujian teknis untuk mempersiapkan hal tersebut," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Selasa (18/2).
Pengujian teknis untuk B50 akan dilakukan selama kurang lebih setengah tahun. Uji coba tersebut akan meliputi berbagai sektor seperti industri, maritim, pertambangan, pertanian hingga otomotif.
"Persiapan untuk menuju B50 sudah dilakukan dengan melakukan uji teknis. Saat ini berlangsung dan ini mungkin dibutuhkan sekitar 6 bulan untuk persiapan pengujian teknis di berbagai sektor," ujarnya.
Selain kajian teknis, Eniya menyampaikan bahwa pemerintah juga mulai melakukan kajian perekonomian terkait dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hal ini juga telah dilakukan pada bahan bakar biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pada 1 Januari 2024.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penggunaan bahan bakar B50 dapat membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor terhadap solar.
"Jadi implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 2026. Kalau ini yang kita lakukan, maka impor kita terhadap solar insya Allah dipastikan tidak ada lagi di 2026," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (3/1).
Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung untuk mendorong penggunaan biofuel B50 pada 2026 guna menciptakan kedaulatan energi.
Ia optimistis implementasi B50 di 2026 dapat meningkatkan cadangan energi Indonesia, yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri.
