THC: Kelemahan Tata Kelola Kebijakan Hambat Transisi Energi

Peneliti The Habibie Center (THC) menilai ada dua hambatan utama yang mengganjal agenda transisi energi Indonesia. Kedua hambatan itu adalah pengabaian aspek keadilan sosial dan kelemahan tata kelola kebijakan.

Hal ini berpotensi mengorbankan kelompok rentan dan menghambat proses transisi energi. Karena itu, perlu kesadaran kolektif dan komitmen nyata dari semua pihak untuk mengatasi hambatan ini.

Riset THC menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam transisi energi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat, kerap bersifat simbolis. Kunny Izza Indah Afkarina, peneliti THC, mencontohkan proyek energi terbarukan masih minim partisipasi bermakna. Sementara itu, Muhammad Arief Virgy, peneliti THC lainnya, menyoroti kebijakan yang tidak inklusif dan berisiko menimbulkan korban langsung. Contohnya, apa yang terduga terjadi pada Rudolfus Oktavianus Ruma, aktivis lingkungan yang aktif menolak proyek panas bumi di Flores.

Meski demikian, THC juga percaya ada dua peluang yang bisa diperjuangkan bersama. "Sebaiknya, proyek transisi energi melibatkan masyarakat sejak awal, terutama masyarakat rentan, dengan adanya regulasi yang jelas, dan perlindungan serta pemulihan dampak. Dengan demikian, manfaat yang hadir bisa dirasakan merata tanpa meninggalkan kelompok rentan," ujar Kunny, usai workshop bertajuk Indonesia Energy Transition: Looking Governance, Finding Justice, yang diselenggarakan di Katadata SAFE 2025, Jakarta, Kamis (11/9).

Desentralisasi Ketenagalistrikan

Virgy menambahkan, penguatan sistem desentralisasi ketenagalistrikan membuka peluang besar bagi Indonesia, terlebih dengan rencana Presiden Prabowo Subianto membangun 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa. Proyek ini menegaskan desentralisasi energi terbarukan sebagai kebutuhan mendesak untuk pemerataan akses listrik.

Ia juga menyebutkan political will juga penting untuk memberikan arah transisi energi yang jelas, termasuk penetapan timeline pemensiunan dini PLTU.

Sementara itu, Irvan Tengku Harja, Program Manager THC untuk transisi energi berkeadilan, mengatakan transisi energi bukan sekadar mengganti sumber daya listrik, tetapi juga soal tata kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan keadilan.

"Dengan tata kelola yang baik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia dapat menjadi teladan dunia dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif.