India Siapkan Insentif Fiskal Demi Garap Potensi Energi Panas Bumi

India resmi meluncurkan kebijakan nasional pertamanya pada Senin (15/7) terkait energi panas bumi dengan menyediakan insentif fiskal dan regulasi pendukung. 

Laporan Reuters mengungkapkan, Kementerian Energi Baru dan Terbarukan India (MNRE) menyatakan kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan potensi panas bumi yang selama ini belum dimanfaatkan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan kembali sumur minyak dan gas yang terbengkalai serta penggunaan pompa panas berbasis tanah (ground source heat pumps) untuk kebutuhan pemanasan dan pendinginan.

India bergabung dengan beberapa negara seperti Jerman yang mempercepat ekspansi energi panas bumi,  di tengah tren  perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat yang mencari sumber listrik rendah karbon untuk mendukung pertumbuhan kecerdasan buatan (AI).

India sendiri telah mengidentifikasi 381 sumber air panas dan 10 provinsi penghasil panas bumi termasuk di Ladakh, Himachal Pradesh, dan Gujarat.

MNRE mengatakan, kebijakan ini juga mendorong kerja sama usaha patungan antara pengembang panas bumi dengan perusahaan minyak, gas, dan mineral. Selain itu, disiapkan juga insentif fiskal berupa pembebasan pajak, bebas bea impor, serta dukungan pendanaan selisih biaya (viability gap funding).

Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), pembangkit listrik panas bumi menghasilkan sekitar 99% lebih sedikit emisi karbon dioksida dibandingkan pembangkit berbasis bahan bakar fosil. Hingga akhir 2024, kapasitas panas bumi global tercatat sebesar 15,4 gigawatt (GW), dengan Amerika Serikat, Indonesia, dan Filipina sebagai tiga negara terdepan.

India menargetkan berkontribusi terhadap pertumbuhan kapasitas tersebut melalui dukungan investasi asing langsung, pinjaman berbunga rendah, serta kolaborasi internasional. Kebijakan baru ini akan mendukung proyek panas bumi hingga 30 tahun, dengan opsi perpanjangan sesuai ketersediaan sumber daya.