Bank Dunia Ajukan Kerangka Transisi Energi untuk Negara Berkembang
Bank Dunia mengusulkan kerangka transisi energi untuk ekonomi berkembang, mengingat tantangan besar yang dihadapi negara-negara yang masuk dalam kategori ini dalam hal pembiayaan peralihan.
"Tanpa sarana untuk mendanai transisi energi dan infrastruktur jaringan, negara-negara berkembang seringkali membayar lebih untuk listrik," kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataan terkait rilis laporan berjudul 'Scaling Up to Phase Down'.
Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menyumbang 89% dari US$ 1 triliun dalam output listrik berbahan bakar batu bara di seluruh dunia. Bank Dunia mencatat, pendanaan untuk transisi energi di negara-negara berkembang akan membutuhkan aliran modal yang jauh lebih tinggi daripada yang dimobilisasi saat ini.
Secara khusus, dikatakan bahwa delapan negara berpenghasilan menengah, yakni Cina, Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, Turki, dan Vietnam, perlu menghapus lebih dari 1.440 gigawatt (GW) pembangkit berbahan bakar batu bara pada 2050 dan menggantinya dengan teknologi baru, dengan biaya yang diperkirakan melebihi US$ 2,75 triliun.
"Mempercepat transisi energi menuju sumber rendah karbon sembari menyediakan akses listrik yang dapat diandalkan untuk bisnis dan masyarakat akan memerlukan pembiayaan pengurangan emisi yang dapat diverifikasi, kemitraan yang erat dengan sektor swasta dan pendanaan yang jauh lebih tinggi, terutama sumber daya konsesional," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.
Ada tiga hambatan utama yang dinilai dapat mencegah negara berkembang mempercepat transisi, yaitu biaya modal awal yang tinggi untuk proyek energi terbarukan, tingginya biaya modal yang mendistorsi pilihan investasi mereka dari energi terbarukan, dan fundamental sektor energi yang lemah yang menghambat peningkatan skala energi. transisi.
