Luhut Ungkap Investasi BYD Segera Terealisasi, Tunggu Insentif Terbit

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana investasi dari raksasa kendaraan listrik asal Cina, BYD, akan segera terealisasi, hanya tinggal menunggu terbitnya aturan terkait insentif dan kebijakan untuk kendaraan listrik.

Luhut mengatakan, aturan tersebut sudah rampung dan hanya tinggal menunggu harmonisasi. Ia menargetkan dapat mengeluarkan aturan tersebut bulan ini.

“Aturan untuk investasi seperti BYD, bulan ini kita harapkan sudah ada. Saya kira nanti kalau peraturannya sudah selesai, perpres-nya akan segera keluar,” ujar Luhut saat ditemui usai acara Seminar Nasional IKAXA 2023, Jakarta (14/9).

Adapun Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud yakni, terkait rencana penghapusan pajak impor mobil listrik Completely Built Up (CBU) dari yang sebelumnya 50% menjadi 0%.

“Jadi Perpres-nya akan mengatur soal insentif dan segala macamnya itu. Saya kira sudah selesai itu. Tinggal menunggu harmonisasinya saja. Maka nanti mereka selama konstruksi boleh impor berapa banyak, tapi ada kuotanya,” ujarnya

Aturan Insentif Mobil Listrik Mekanismenya Terhambat

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerbitan aturan insentif impor mobil listrik atau EV terhambat mekanisme pemberiannya. Insentif yang dimaksud Agus adalah pembebasan pajak impor mobil listrik secara utuh atau CBU.

Agus mengatakan, mekanisme yang masih dibicarakan saat ini adalah berbasis investasi, produksi, maupun gabungan keduanya. Selain itu, Agus berencana meniadakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mobil listrik impor CBU yang saat ini mencapai 125%.

Agus mengatakan saat ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan masih membahas pemberian mekanisme tersebut secara rinci. Ia menargetkan aturan insentif mobil listrik terbit pada tahun ini.

"Jujur saja sudah banyak sekali calon investor EV yang sudah menyatakan komitmen dan menunggu kebijakan insentif ini," kata Agus di Jakarta International Expo, Rabu (23/8).

Dia menjelaskan insentif yang diberlakukan akan lebih kompetitif dari negara tetangga. Pasalnya, menurutnya, mayoritas negara hanya memberikan insentif serupa hingga 2025, sedangkan pemerintah berencana memberlakukan insentif tersebut hingga 2026.

Agus mencontohkan Thailand yang memberikan insentif pembebasan pajak impor EV CBU pada 2024-2025. Menurutnya, Thailand memberikan insentif tersebut berdasarkan kapasitas produksi.

Agus menjelaskan kuota impor EV CBU yang bebas pajak impor sama dengan jumlah produksi penerima insentif di Thailand. Menurutnya, syarat tersebut akan naik menjadi 1,5 produksi mobil untuk satu unit EV CBU pada 2025. "Kalau di Indonesia sampai 2026. Kami mau mereka segera masuk berbondong-bondong," ujarnya.

Insentif tersebut hanya diberikan pada calon investor yang sudah memasukkan rencana produksi dan investasinya ke pemerintah. Rencana tersebut akan menentukan kuota impor CBU yang akan diberikan oleh pemerintah.

Kuota impor mobil EV CBU akan terus bertambah seiring realisasi investasi. Oleh karena itu, calon investor yang mencabut rencananya saat masa insentif berlangsung akan dikenakan sanksi.