Menkeu: Perlu Triliunan Dolar AS untuk Perangi Perubahan Iklim
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dunia perlu memobilisasi dana triliunan dolar AS untuk memerangi perubahan iklim. Pendanaan itu diharapkan berasal dari kolaborasi antara pemerintah negara-negara, lembaga keuangan multilateral, investor swasta, dan filantropi.
"Kita harus memobilisasi dan mengarahkan triliunan dolar AS untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berketahanan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Amerika Serikat, pada Minggu (5/5).
Business session tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024.
Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada ADB atas dukungan berkelanjutannya kepada Indonesia melalui kemitraan di berbagai bidang pembangunan. Menurut Sri Mulyani, ADB terus berupaya mengatasi masalah perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Sri Mulyani menuturkan kawasan ASEAN masih menjadi pusat perhatian bagi perekonomian dunia, terutama didorong oleh permintaan domestik, serta inflasi yang moderat. Posisi fiskal juga relatif hati-hati, terutama bagi Indonesia yang sedang menjalani konsolidasi fiskal pasca ekspansi di masa pandemi.
Namun, ASEAN dan dunia tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga tantangan perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan investasi keuangan yang besar dan operasi yang efektif.
"Perubahan iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sebabnya ADB harus bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, filantropis, dan sumber keuangan lainnya untuk menciptakan blended finance yang paling efektif," katanya.
ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai US$100 miliar bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019-2030. Pembiayaan iklim tersebut diharapkan dapat bertemu dengan proyek-proyek iklim yang berkualitas dan efektif. "Persoalannya kini lebih pada persiapan proyek yang berkualitas dan efektif," kata Sri Mulyani.
