Menkeu Diskusikan Isu Keberlanjutan dengan Stanford Doerr School
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Stanford Doerr School of Sustainability Scholar-in-Residence Jeffrey Ball, pada Selasa (2/7). Dalam pertemuan tersebut, mereka membicarakan isu-isu keberlanjutan.
School of Sustainability merupakan salah satu cabang studi baru yang dibentuk oleh Stanford untuk membahas isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Hal ini mencakup isu-isu yang dihadapi oleh negara maju maupun negara-negara berkembang.
"Jeff menyampaikan pengalaman saya yang sangat luas dan cukup panjang, baik di institusi global (World Bank - IMF) dan sebagai Menteri Keuangan Indonesia akan memberikan perspektif yang relevan, penting, dan menarik dalam pembahasan isu-isu keberlanjutan," ujar Menkeu Sri Mulyani lewat akun Instagram resmi @smindrawati, di Jakarta, Selasa (2/7).
Stanford Doerr School of Sustainability akan membangun platform bagi para pemikir terbaik dunia, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dunia usaha untuk bertukar ide dan pandangan dalam memecahkan masalah perubahan iklim dan keberlanjutan. Mereka bisa membahas berbagai aspek, seperti kebijakan, tata kelola, pembiayaan, maupun aspek penting lainnya dalam isu-isu perubahan iklim.
Platform tersebut diwadahi dengan Stanford Sustainability Review yang diharapkan dapat menjadi jurnal internasional yang berkualitas dan berkelas. "Kami mendiskusikan bagaimana platform global tersebut dapat secara inklusif memuat ide dan diskusi berdasarkan pengalaman dan pemikiran dari berbagai belahan dunia, yang relevan dan penting, yang mampu menjadi terobosan dalam mendorong kerja sama dan kemajuan dari agenda keberlanjutan," ujar Sri Mulyani.
Transisi yang Adil dan Terjangkau
Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menangani isu perubahan iklim melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan prinsip transisi yang adil dan terjangkau.
Penerimaan negara digunakan untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi aktivitas ekonomi, termasuk penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi karbon. Sementara itu, dari sisi belanja, komitmen pemerintah ditunjukkan dengan alokasi belanja perubahan iklim.
Sejak 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan Climate Budget Tagging yang berdasarkan pada kesadaran atas kebutuhan anggaran dalam penanganan iklim.
Dari sisi pembiayaan, Indonesia juga aktif mengembangkan instrumen pembiayaan yang mendukung ekonomi hijau. Misalnya, Green Sukuk, SDGs Bond, dan Blue Bond. Indonesia merupakan negara yang menjadi pionir dalam mengkombinasikan pembiayaan hijau dan sukuk.
