Investasi Masih Minim, Menteri ESDM Prediksi Bauran EBT Hanya 13-14% pada 2025
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai. Hal ini lantaran masih minimnya investasi di sektor energi bersih.
"Tahun 2025 tidak sampai target, paling hanya 13-14%," ujarnya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8).
Kementerian ESDM melaporkan bahwa realisasi investasi di sektor Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) sampai dengan Juni sebesar US$ 565 juta atau Rp 9,1 triliun. "Realisasi Investasi Subsektor EBTKE adalah sebesar 0,565 miliar US$ atau 45,9% dari target US$ 1,232 miliar," kata Arifin.
Dia memerinci, realisasi investasi panas bumi pada enam bulan pertama tahun ini mencapai sebesar US$ 218 juta atau sebesar 34,06% dari target US$ 640 juta. Sedangkan untuk aneka energi baru terbarukan (EBT) sebesar US$ 335 juta, 65,43% dari target US$ 512 juta.
Kemudian investasi untuk konservasi energi pada periode ini tercatat mencapai US$ 1,3 juta atau 8,13% dari target sebesar US$ 0,016 miliar. "Bioenergi US$ 11 juta atau 17,19 % dari target US$ 64 juta," ujarnya.
Arifin mengatakan bahwa pemerintah terus menggalakan program untuk mengerek angka bauran energi bersih di dalam negeri. Salah satunya melalui program insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor industri.
"PLTS untuk industri-industri dan perumahan-perumahan ini harus bisa di dorong," kata dia.
Bauran EBT Indonesia Diprediksi Tak Lebih dari 30% pada 2060
Institute for Essential Services Reform (IESR) memprediksi bauran EBT Indonesia tidak akan melebihi 30% pada 2060. Bauran EBT berjalan lambat lantaran Indonesia bertumpu pada kebijakan saat ini yang tidak terukur.
Koordinator Grup Riset Sumber Daya Energi dan Listrik IESR, His Muhammad Bintang, mengatakan dibutuhkan pemutakhiran kebijakan mengenai bauran EBT Indonesia untuk mencapai target dan menurunkan emisi sektor energi secara signifikan.
Kebijakan tersebut harus mencakup peningkatan target penurunan emisi dan skema yang mendukung pencapaian tersebut secara terukur.
Kebijakan tersebut seperti, Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET).
"Lambatnya pertumbuhan sektor ketenagalistrikan, yang diharapkan akan mendorong penambahan bauran energi terbarukan, terlihat dari pembangkit energi terbarukan yang baru mencapai sekitar 1 GW hingga 2023, jauh dari target awal 3,4 GW yang ditetapkan pada 2021," ujarnya beberapa waktu lalu, Rabu (3/7).
Bintang mengatakan, terdapat beberapa penyebab lambannya implementasi energi terbarukan. Pertama, rendahnya permintaan energi dibandingkan proyeksinya.
Kedua, lapangan tanding yang tidak setara. Pembangkit energi terbarukan dipaksa bersaing dengan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan regulasi domestic market obligation (DMO).
Ketiga, integrasi energi terbarukan variabel seperti PLTS dan PLTB menghadapi tantangan teknis dari kondisi sistem jaringan listrik saat ini.
Keempat, beberapa peraturan seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum sesuai dengan kondisi saat ini dan mempengaruhi pengembangan proyek energi terbarukan.
