RI Butuh Rp 800 T per Tahun untuk Capai NZE, Perlu Pembiayaan Alternatif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat Indonesia membutuhkan dana hampir Rp 800 triliun per tahun untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk mecapai angka tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pembiayaan alternatif.
"Pendanaan untuk NZE sangat besar, kita hitung hampir Rp 800 triliun per tahun," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmatullah dalam acara Katadata Sustanability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).
Priyanto mengatakan, angka tersebut merupakan nominal yang cukup besar dan perlu dipikirkan bersama semua stake holder terkait. Dalam perhitungan Bappenas, Indonesia masih kekurangan dana hingga Rp 400 triliun .
"Ternyata memang masih ada gap. Yang kita itu sampai 2060 gapnya masih cukup besar lebih dari Rp 400-an triliun," ucapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan beberapa alternatif pendanaan untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat. Salah satunya pendaan alternatif tersebut dengan meluncurkan bursa karbon atau carbon trade pada tahun lalu.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan mekanisme lainnya seperti pajak karbon. "Jadi akan terus diperjuangnkan, termasuk dalam pemerintahan baru nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Peluncuran tersebut dilakukan di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9).
Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu. Seperti diketahui, Bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon, atau catatan kepemilikan unit karbon dalam bentuk kredit karbon atau izin emisi karbon dioksida
